.webp)
Malaysia akan mewajibkan adanya mata pelajaran bahasa Melayu dan sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), semacam ujian nasional, di semua sistem pendidikan.
Aturan ini berlaku untuk sekolah internasional, sekolah agama, hingga sekolah yang mengikuti Unified Examination Certificate (UEC). Kebijakan itu memperkuat posisi bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Malaysia sekaligus menanamkan pemahaman sejarah kepada siswa.
Aturan itu diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia menyebut kebijakan ini sesuai dengan pidato Yang di-Pertuan Agong (Raja Kerajaan Malaysia) Sultan Ibrahim pada pembukaan Parlemen Malaysia pada Senin (19/1/2026) yang menekankan pentingnya bahasa dalam pembangunan bangsa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang sedang kita lakukan sekarang adalah menyempurnakan kebijakan tersebut," ujarnya ketika peluncuran Rencana Pendidikan Nasional 2026-2035 pada Selasa (20/1/2026).
"Ini berarti semua jalur pendidikan harus mewajibkan bahasa Melayu sesuai kurikulum kementerian, termasuk di tingkat SPM. Bahkan mereka yang berada di sekolah internasional harus mengikuti ujian SPM bahasa Melayu dan Sejarah Malaysia," jelasnya, dikutip dari The Star.
Kebijakan ini juga mencakup sekolah agama, termasuk sekolah agama komunitas dan lembaga Maahad Tahfiz, yang jumlah pendaftarannya meningkat pesat di seluruh negeri.
Sementara itu, bagi sekolah yang mengikuti UEC, Anwar menegaskan masalah ini seharusnya tidak lagi menjadi kontroversi, karena para siswa sudah mengikuti ujian SPM, termasuk mata pelajaran bahasa Melayu.
"Dengan pendekatan ini, jalur menuju pendidikan tinggi baik dari sekolah internasional, sekolah agama, maupun jalur UEC seharusnya tidak lagi kontroversial," kata Anwar.
Selain itu, sekolah nasional juga harus memastikan ketersediaan guru untuk mendukung siswa yang ingin belajar bahasa tambahan seperti Mandarin, Tamil, dan Arab.
Anwar menyampaikan bahwa pendidikan tinggi bagi semua mahasiswa penyandang disabilitas atau Orang Kurang Upaya (OKU) di institusi pendidikan tinggi negeri, politeknik, dan perguruan tinggi komunitas akan diberikan secara gratis.
"Hari ini, saya juga ingin mengumumkan bahwa semua siswa OKU di lembaga pendidikan tinggi negeri, politeknik, dan perguruan tinggi komunitas, yang berjumlah sekitar 3.000, akan diberikan pendidikan gratis mulai sekarang," kata Anwar.
Perdana Menteri juga menyampaikan Konstitusi Federal dan Sejarah Malaysia akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi melalui revisi mata kuliah Studi Umum. Meski bahasa Melayu dan sejarah tidak wajib di perguruan tinggi, Anwar mengatakan materi Studi Umum yang diperbarui yang diajarkan dalam Bahasa Melayu akan dimulai mulai tahun ini di semua universitas negeri dan swasta.
Selain itu, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universitas, termasuk Form Six dan program matrikulasi, mulai tahun depan.
Langkah ini akan menempatkan siswa Form Six dan matrikulasi di bawah kerangka pendidikan tinggi, bukan lagi di bawah sistem sekolah.
(nah/nah)
