.webp)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) beberkan data terbaru terkait dampak banjir bandang yang menimpa wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Per 7 Desember 2025, sebanyak 2.798 satuan pendidikan rusak dengan tingkat yang beragam.
Selain itu, sebanyak 208 ribu siswa dan 19 ribu guru serta tenaga kependidikan (tendik) menjadi korban terdampak secara langsung. Melihat keadaan ini, Kemendikdasmen menegaskan tiga kebutuhan utama dalam proses pemulihan pasca bencana.
"Yaitu penyediaan ruang kelas darurat, perlengkapan belajar bagi siswa, serta layanan dukungan psikososial untuk mempercepat kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran dalam situasi darurat," kata Menteri Mu'ti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (8/12/2025) dikutip dari kanal YouTube Komisi X DPR RI Channel.
Bantuan Disalurkan Secara Berjenjang
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut saat ini sejumlah bantuan langsung telah disalurkan ke provinsi terdampak. Total bantuan yang dikucurkan sebesar Rp 21,1 miliar untuk berbagai hal.
Dari mendukung pelaksanaan pembelajaran darurat, penyediaan tenda kelas, pengadaan perlengkapan belajar, kegiatan dukungan psikososial, serta distribusi logistik pendidikan di area terdampak.
Hingga saat ini, sudah ada 4 tenda ruang kelas darurat yang terpasang di Kota Padang dan Agam Provinsi Sumatera Barat. Kemendikdasmen juga tengah melakukan pengiriman tenda lainnya sebanyak 24 ke Aceh, 25 ke Sumut, dan 25 ke Sumbar.
Terkait paket perlengkapan belajar siswa (school kit), Kemendikdasmen menyediakan 10 ribu paket school kit, 700 family kit, dan 2 ribu sepatu. Sebanyak 1.500 paket masing-masing sudah terdistribusi ke Sumbar (Agam, Kota Padang, dan Kota Padang Panjang) serta Sumut (Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Humbang Hasundutan).
Di Sumatra Barat, Kemendikdasmen juga sudah menyalurkan bantuan operasional tanggap darurat senilai Rp 5,7 miliar dan Rp293 juta santunan bagi guru, tendik, dan peserta didik korban meninggal dan luka berat.
"Di Aceh, bantuan Rp560 juta diberikan kepada tiga kabupaten yang terdampak yaitu Pidie, Pidie Jaya, dan Bireun. Sementara itu, di Sumatera Utara, Rp220 juta telah disalurkan untuk mendukung pemulihan di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan," papar Menteri Mu'ti.
Pelaksanaan Pembelajaran Darurat Dimulai 8 Desember
Dari sisi kebijakan pembelajaran, Sekum PP Muhammadiyah itu menyebut ada 52 Kabupaten-Kota yang terdampak dan mengalami gangguan pembelajaran dengan komposisi yang berbeda-beda. Di Aceh, sebanyak 15 Kabupaten-Kota belum dapat melaksanakan pembelajaran, sementara 3 lainnya sudah mulai membuka sekolah secara bertahap.
Di Sumatera Utara, terdapat 2 daerah yang belum dapat melaksanakan pembelajaran, dan 2 yang baru dapat melaksanakan sebagian pembelajaran. Sedangkan, di Sumatera Barat, sebagian besar sudah dapat melaksanakan pembelajaran, kecuali 93 sekolah di Kabupaten Agam yang masih berfokus pada pemulihan sampai tanggal 22 Desember 2025.
"Untuk itu, mulai 8 Desember 2025, kami mengarahkan pelaksanaan pembelajaran darurat melalui berbagai pendekatan, termasuk pendirian ruang kelas sementara, penempatan siswa ke sekolah sekitar yang tidak terdampak, pengaktifan jadwal pembelajaran fleksibel, serta penggunaan modul pembelajaran kedaruratan," jelasnya.
Kemendikdasmen juga melakukan pendampingan pada guru dan relawan pendidikan guna membantu proses pembelajaran di tenda-tenda darurat. Lalu bagaimana dengan kurikulumnya?
Terkait kurikulum, guru besar UIN Jakarta itu menyebut ada kebijakan sementara terkait penanggulangan dampak bencana untuk satuan pendidikan. Pada kebijakan itu dijabarkan tentang fase kurikulum dalam fase tanggap darurat.
"Kita sudah ada kebijakan tentang penanggulangan dampak bencana untuk satuan pendidikan, tentang fase kurikulum dalam fase tanggap darurat untuk tiga bulan, 3 sampai 12 bulan, dan untuk 1 sampai 3 tahun, sudah ada skenario kurikulumnya yang sudah kami siapkan," tandas Menteri Mu'ti.
(det/pal)
