.webp)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mewajibkan siswa untuk membaca dan membuat resensi buku. Kendati demikian, DPR masih temukan celah dalam penerapannya.
Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, mengapresiasi langkah tersebut. Iamenyingung jika angka literasi Indonesia masih cukup rendah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"[Kebijakan] membaca dan meresensi nah saya happy, saya sempet bilang ke Pak Menteri, saya WA, membahagiakan sekali, karena angka literasi kita rendah," ungkap Bonnie dalam Rapat Kerja Kemendikdasmen dengan Komisi X DPR disiarkan dalam Youtube Komisi X DPR RI Channel, Rabu (26/11/2025).
Bonnie juga mengatakan DPR sedang mempertimbangkan sastra sebagai mata pelajaran wajib dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional. Kendati demikian, Bonnie menambahkan program membaca dan merensi buku ini akan sempurna jika dibantu dengan pengadaan buku.
Survei Langsung
Bonnie mengatakan dirinya rutin mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah. Saat berkunjung, ia akan mengecek kondisi toilet dan perpustakaan.
Dalam survei tersebut, sekolah-sekolah sudah memiliki perpustakaan. Namun, dalam sekolah yang tidak ada perpustakaan, hal ini bisa disiasati dengan pengadaan buku.
"Perpustakaan juga ada. Tapi kalau perpustakaan tidak ada, masih bisa disiasati dengan penyediaan buku," ujar Bonnie.
"Misalkan ada program membaca nah tidak ada buku juga sulit," imbuhnya.
Contoh Sekolah Internasional
Bonnie pun menyinggung program membaca di sekolah internasional. Pada sekolah tersebut, siswa tidak hanya didorong untuk membaca sastra lokal, tapi juga sastra luar negeri.
"Sekolah internasional yang ada di lingkungan Jabodetabek itu guru-gurunya mewajibkan anaknya baca sastra. Tidak hanya sastra dari dalam negeri, disuruh baca Fyodor Dostoevsky, Leo Tolstoy," tutur Bonnie.
"Selain karya-karya sastra yang wajib dibaca sehingga mereka punya wawasan di dalam memahami peristiwa yang ada di dunia," tegasnya.
(nir/nah)
