.webp)
Anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan dipangkas walaupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI akan berkurang karena pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Ia menyampaikan keputusan ini merupakan komitmen pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pendidikan warganya.
DBH Jakarta akan mengalami pengurangan Rp 15 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini bukan main-main. Tapi KJP, KJMU, tidak akan kami ganggu. Karena kami sangat tahu sumber daya manusia melalui pendidikan Itu prioritas," ujarnya di Jakarta pada Senin (17/11/2025), seperti dilansir Antara.
Ia mengatakan, Jakarta dengan jumlah penduduk hampir 11 juta orang dan berkontribusi lebih dari 16 persen untuk ekonomi nasional, adalah tempat ideal untuk perkembangan generasi muda penerus bangsa.
Menurut Wagub DKI, generasi muda mudah goyah jika dibiarkan tanpa diberi pemahaman etika. Maka dari itu, dibutuhkan peran perguruan tinggi untuk membentuk karakter generasi muda yang beretika dan berintegritas.
Pada Rabu (12/11/2025), DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah bersepakat soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait APBD 2026, sebesar Rp 81,3 triliun.
Jumlah itu berkurang sekitar Rp 15 triliun dari kesepakatan sebelumnya yang mencapai Rp 95,3 triliun.
Dana bantuan pendidikan jadi salah satu anggaran yang tidak diubah oleh Pemprov DKI selain dana tambahan penghasilan pegawai (TPP), sehubungan dengan pemotongan DBH oleh pemerintah pusat.
Rincian APBD DKI Jakarta 2026
Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD DKI yang dibacakan anggota dewan Ramli HI Muhammad pada rapat paripurna pengesahan RAPBD 2026 pada Rabu (12/11/2025) lalu, total APBD DKI Jakarta 2025 yang mencapai Rp 81,3 triliun terdiri dari:
- Pendapatan daerah Rp 71,4 triliun
- Belanja daerah Rp 74,2 triliun
- Defisit Rp 2,83 triliun (defisit ditutup dari pembiayaan daerah Rp 9,87 triliun)
DPRD DKI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov DKI, mulai dari perbaikan distribusi program pangan bersubsidi; peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan; serta audit terhadap sejumlah BUMD seperti Pasar Jaya dan TransJakarta.
Seperti dilaporkan oleh detikNews sebelumnya, di bidang kesejahteraan rakyat, DPRD DKI meminta program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan sekolah gratis diperluas. DPRD DKI juga menyorot pentingnya percepatan revitalisasi puskesmas dan rumah sakit di berbagai wilayah.
(nah/faz)
