.webp)
Kasus bullying di SMPN 19 Tangerang Selatan (Tangsel) menuai sorotan. Siswa yang menjadi korban, MH (13), meninggal dunia dan dimakamkan pada Minggu (16/11/2025) di pemakaman keluarga, daerah Ciater, Serpong.
Sebelum meninggal, korban sempat dirawat selama sepekan di rumah sakit. Ia menjadi korban perundungan (bullying) hingga mengalami luka fisik dan trauma serius.
Dikarenakan bullying yang didapat MH, tubuhnya mengalami penurunan drastis sampai lemas dan tidak dapat beraktivitas. Menurut kakak korban, Rizky, adiknya diduga di-bully beberapa kali sejak MPLS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puncaknya, MH dipukul oleh teman sekelasnya menggunakan bangku.
"Sejak masa MPLS, yang paling parah kemarin 20 Oktober yang dipukul kepalanya pakai kursi," ujar Rizky, dikutip dari detiknews.
JPPI Minta Kepsek Mundur
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta kepala sekolah yang gagal menjaga keselamatan anak, untuk mundur dari jabatannya. Pasalnya, kepala sekolah merupakan penanggung jawab utama keamanan peserta didik di lingkungan sekolah.
"Jika ada anak yang menjadi korban kekerasan sampai kehilangan nyawa, itu bukan sekadar kelalaian. Itu kegagalan kepemimpinan. Kepala sekolah harus punya sense of crisis dan mengambil tanggung jawab moral, termasuk mengundurkan diri," jelas Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji melalui keterangannya kepada detikEdu pada Senin (17/11/2025).
Terlebih karena saat ini sudah bulan November, JPPI menilai ada pembiaran selama berbulan-bulan sebelum MH kehilangan nyawa.
"Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk nyata kegagalan negara memastikan sekolah aman. Anak kehilangan nyawa, dan itu terjadi setelah berbulan-bulan pembiaran," tegas Ubaid.
JPPI: Satgas Pencegahan Kekerasan Tidak Jelas
JPPI mendesak Kemendikdasmen dan pemerintah daerah (pemda/pemkot, dan dinas pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pasalnya, kinerja Satgas dinilai tidak jelas.
"Selama ini kinerja Satgas tidak jelas. Anggotanya menerima fasilitas dan anggaran, tetapi hasil kerjanya tidak terlihat. Kasus-kasus kekerasan justru meningkat. JPPI meminta agar tidak ada lagi pejabat yang makan gaji buta dalam isu yang menyangkut keselamatan anak," kata Ubaid.
Di sisi lain kinerja Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK) di sekolah juga dinilai lemah. JPPI mengatakan TPPK hanya dibentuk untuk memenuhi syarat administratif, tetapi tidak bekerja secara efektif. Ada banyak kasus tidak ditangani serius, pelapor tidak mendapat pendampingan, dan korban tidak memperoleh perlindungan.
"Jika TPPK bekerja sebagaimana mestinya, tidak mungkin kita terus melihat korban berjatuhan seperti sekarang. Ini kejadian tidak hanya terjadi di Tangsel, tapi banyak terjadi di berbagai daerah. Jadi jangan sampai tambah banyak korban berjatuhan," kata Ubaid.
Saran JPPI
JPPI mengingatkan semestinya sekolah jadi ruang aman, ramah, dan mendidik untuk semua anak. Kekerasan yang berulang di dunia pendidikan memperlihatkan masalah serius dalam manajemen sekolah, pengawasan pemerintah, dan lemahnya implementasi regulasi perlindungan anak yang sudah ada.
Ada beberapa hal yang disarankan JPPI di antaranya:
- Evaluasi total satgas kekerasan di provinsi dan kabupaten/kota
- Evaluasi menyeluruh TPPK di sekolah
- Kepala sekolah harus mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas gagalnya melindungi anak di sekolah.
- Penerapan sistem pengawasan, pelaporan, dan perlindungan korban
- Penguatan edukasi soal apa itu kekerasan dan bagaimana pencegahan serta penanggulangannya.
"Hari ini anak-anak kita tidak aman di sekolah. Jika negara tidak segera bertindak, maka tragedi akan terus berulang. Anak-anak harus diselamatkan sekarang juga," kata Ubaid.
(nah/pal)
