.webp)
Pemerintah mempertimbangkan untuk membatasi game online yang menggunakan senjata seperti dalam permainan Player Unknown's Battlegrounds (PUBG). Pertimbangan ini muncul usai peristiwa ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading Jakarta Utara.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pertimbangan ini antara lain terkait potensi game bersangkutan dalam memberi pengaruh buruk bagi anak usia pelajar dan generasi masa depan.
"Beliau (Presiden Prabowo) tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari game online," jelas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu (9/11/2025), dilansir oleh detiknews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cari Tahu Penyebab
Merespons pertimbangan pembatasan game online seperti PUBG, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, terlepas dari wacana tersebut, penyelidikan yang tengah berlangsung memang harus didahulukan untuk memastikan penyebab seseorang dapat melakukan tindakan membahayakan diri dan orang lain.
Ia menjelaskan, langkah tersebut penting untuk memastikan satuan pendidikan maupun tempat publik lainnya aman dari bahaya serupa.
"Memang ada faktor penyebab gitu ya, seseorang bisa melakukan tindakan yang berbahaya baik bagi dirinya, maupun bagi orang lain kan di sekolah, bahkan bukan di sekolah saja, (tapi juga) tempat-tempat publik lainnya. Nah itu yang memang menjadi catatan ataupun warning bagi kita semuanya," kata Hetifah di Gedung BJ Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
Upaya Pengamanan dari Berbagai Aspek dan Pihak
Hetifah menyatakan, sementara itu, banyak hal yang harus dilakukan berbagai pihak untuk memastikan keamanan di sekolah maupun tempat publik lain. Upaya ini melibatkan tenaga di bidang psikologi, bimbingan konseling, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), guru, dan orang tua.
"Saya kira juga ilmu psikologi, maupun juga tadi bimbingan konseling, bahkan Kementerian Dikdasmen di dalam kurikulumnya nanti, kita para orang tua pun harus memahami kehidupan anak kita dan juga perilaku mereka sehari-hari. Kalau menunjukkan ada situasi yang berbeda, mungkin kita juga harus lebih peka ya. Guru-guru juga seperti itu," ucapnya.
Hetifah menilai pembatasan game online seperti PUBG juga berkemungkinan dapat dilakukan. Kendati demikian, upaya pengamanan dari aspek lain menurutnya harus dilakukan.
"Termasuk juga mungkin itu (pembatasan game online), tapi itu bukan satu-satunya, banyak hal lain yang membuat situasi ini terjadi, termasuk juga sistem pengamanan di sekolah dan hal lainnya," ucapnya.
Contoh Game yang Mau Dibatasi
Sebelumnya Prasetyo Hadi mengatakan game online yang wacananya hendak dibatasi yakni game bernuansa perang menggunakan senjata api (senpi). Game first person shooter (FPS) ataupun battle royal seperti PUBG merupakan salah satu contohnya.
"Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi," kata Prasetyo Hadi.
Ia mengatakan, pertimbangan pembatasan ini muncul lantaran game PUBG memungkinkan pemainnya merasakan sensasi menembak pemain lain secara tidak langsung.
"Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja," sambungnya.
(twu/nah)
