Sekolah Negeri Sudah Gratiskan Biaya, Kenapa Pemerintah Tetap Butuh Sekolah Rakyat?

Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan sudah mulai beroperasi di tahun pertama masa jabatannya. Namun, mengapa Presiden menghadirkan Sekolah Rakyat di kala pemerintah sudah menggratiskan biaya pendidikan sekolah negeri?

Menjawab hal itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan. Untuk itu, penyelenggaraannya dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tentang Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.

"Nah untuk itulah diperuntukkan bagi mereka-mereka dari keluarga yang tidak mampu atau disebut miskin ekstrim. Kalau di dalam data tunggal kita itu namanya desil 1 dan desil 2 paling bawah," ungkap sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana, ditulis Selasa (7/10/2025).

Pentingnya Sekolah Rakyat

Berdasarkan data yang diperolehnya, Gus Ipul menyebut ada 4 juta lebih anak usia sekolah di Indonesia tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah. Mereka berada di kisaran umur 6 sampai 16-17 tahun.

Setelah dibuka sejak Juli 2025 lalu, ia menyebut banyak murid yang bersekolah di Sekolah Rakyat masuk dalam kategori putus sekolah. Sehingga, ada murid yang sudah berusia 9 tahun tapi baru masuk kelas 1 SD, ataupun berusia 15 tahun tetapi baru bersekolah di SMP.

Ketika ditanya mengapa anak-anak ini bisa putus sekolah, Gus Ipul dengan tegas menyatakan tidak ada biaya menjadi penyebab utamanya. Ia tidak bisa memungkiri saat ini pemerintah telah menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri.

Tetapi, bagi masyarakat desil 1 dan desil 2 sulit untuk memenuhi biaya penunjang lainnya yang cukup besar. Biaya penunjang yang dimaksud dalam hal ini adalah uang saku dan ongkos transportasi.

"Sekolah itu (memang) gratis, tapi ada butuh biaya (lain) istilahnya sangu, biaya sekolah untuk anak ini kalau dia berangkat sekolah. Ongkos sekolah, kan ada itu," bebernya.

Selain biaya pendidikan negeri yang gratis, pada dasarnya Kementerian sosial juga menaungi bantuan sosial program keluarga harapan. Pada program tersebut keluarga yang memiliki anak-anak berusia sekolah baik jenjang SD, SMP, dan SMA mendapatkan uang saku.

"Iya ada uang sakunya itu kira-kira 200 ribu lebih kalau untuk SD, 300 ribu kalau SMP per tiga bulan," kata Gus Ipul lagi.

Ia sekali lagi membenarkan memang hal itu ada untuk membantu agar anak-anak Indonesia tidak putus ada. Namun, dalam temuannya di lapangan tidak semua masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim menerima bantuan ini.

Dengan begitu, Sekolah Rakyat hadir dan menyasar langsung anak-anak dari keluarga miskin ekstrim termasuk yang belum mendapat bantuan. Mereka akan dibina dengan pendidikan yang baik dan mumpuni sehingga ketika lulus bisa menjadi agen perubahan.

"Ternyata masih ada saudara-saudara kita yang belum, yang tidak bisa sekolah ini datanya ada. Maka yang bisa sekolah di sini anak-anak yang keluarga yang seperti ini, keluarga yang belum beruntung," tandasnya.