.webp)
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) disetop. Permintaan ini ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
JPPI menegaskan adanya kasus keracunan MBG di berbagai daerah menunjukkan ini bukan kesalahan teknis, melainkan kesalahan pada sistem.
"Kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, melalui forum yang sangat terhormat ini, di depan Bapak-Ibu dari Komisi IX DPR RI. Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis seperti tadi sudah disampaikan, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah," ungkap Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto dalam audiensi bersama Komisi IX DPR RI pada Senin (22/9/2025), yang disiarkan melalui YouTube TVR Parlemen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JPPI meminta agar sistem tata kelola MBG dievaluasi secara total. Kemudian, lantaran Badan Gizi Nasional (BGN) berada di bawah Presiden, maka Presiden bertanggung jawab untuk mengevaluasi secara total. JPPI juga menegaskan agar pemerintah mengutamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program.
"Jangan jadikan anak jadi target-target program politik yang akhirnya malah mengesampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak," ujar Ari.
Ia menyampaikan, pemerintah sebaiknya menargetkan MBG kepada yang memang membutuhkan. Jika memang ingin mengurangi angka stunting, maka sebaiknya dilakukan di tempat yang membutuhkan dan tidak malah menambah penerima manfaatnya.
"Jangan satu ukuran satu program untuk semua," Ari menekankan.
Pada kesempatan ini, JPPI turut menekankan agar dana pendidikan tidak digunakan untuk program MBG. Pasalnya, kebutuhan untuk memenuhi standar minimum pendidikan dasar masih banyak.
"Kami meminta dengan hormat kepada para Bapak-Ibu anggota Komisi IX, sampaikan rekomendasi ini kepada Bapak Presiden dan kami minta hentikan MBG dan evaluasi total," pungkas Ari.
(nah/twu)
