.webp)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Lalu Hadrian mengkritisi kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang melibatkan TNI maupun Polri. Ini sebagaimana yang terjadi di beberapa sekolah di Jawa Barat.
Hal itu, Lalu sampaikan langsung di hadapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti beserta jajaran pejabat lain dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama Kemendikdasmen.
"Catatan soal MPLS, Pak Menteri sudah bagus kemarin mengeluarkan kebijakan bahwa MPLS minimal lima hari. Tetapi paling tidak MPLS ini kita maksimalkan guru-guru kemudian keluarga besar sekolah," katanya di Gedung Parlemen DPR, Jakarta Pusat pada Rabu (16/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Lalu, keterlibatan TNI-Polri menyebabkan kesan kurang percayanya warga terhadap guru sebagai pendidik. Hal ini juga menurutnya bertolak belakang dengan apa yang didesain oleh Kemendikdasmen, bahwa pihak guru menjadi yang utama selama MPLS.
"Jangan sedikit-sedikit tentara, polisi. Nah ini juga menjadi catatan, kalau sedikit-sedikit seperti itu berarti kita tidak percaya pada pendidik kita dengan guru-guru kita," tuturnya.
Lalu berpendapat ancaman tidak cocok ditanamkan kepada siswa. Terlebih kepada siswa baru karena dapat menyebabkan trauma atau masalah psikologis mereka.
"Ini juga menurut saya harus ada pemikiran-pemikiran agar betul-betul dunia pendidikan ini tidak hanya mengedepankan sedikit-sedikit ancaman. Mungkin bagi kita tidak ada masalah, malah bagus bagi tentara. Tetapi bagaimana psikologis putra-putri kita dari SMP masuk SMA dihadapkan dengan itu," ungkap Lalu.
Lalu berharap Kemendikdasmen bisa meluruskan hal tersebut. Harapannya, dunia pendidikan tidak akan dianggap sebagai tempat militeristik.
"Walaupun bahasanya bukan militeristik, tetapi mari kita manfaatkan guru-guru kita. Saya yakin lah para guru-guru kita, pendidik kita memiliki kemampuan untuk pembelajaran karakter dan budi pekerti," kata Lalu.
"Saya rasa kita juga perlu memikirkan Pak Menteri, jangan sampai kebijakan-kebijakan jangka pendek terus digulirkan di dunia pendidikan kita. Kita harus punya kesinambungan supaya ada kontinuitas antara program yang satu dan yang lain," sambungnya.
Dilansir detikJabar, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melibatkan TNI-Polri selama MPLS lantaran untuk membangun kedisiplinan dan mencegah perilaku menyimpang sejak dini di kalangan siswa.
"Anak-anak itu sekarang (sering bermasalah) di berlalu lintas. Dan geng motor rata-rata anak remaja, dan itu harus mulai pembinaan dari sekolah," kata Dedi.
TNI dan Polri selama MPLS akan memberikan pembelajaran kedisiplinan dan wawasan kebangsaan. Harapan Dedi, dengan begitu perilaku menyimpang siswa dapat dicegah.
"Makanya TNI Polri dilibatkan untuk melakukan pencegahan dini terhadap perilaku menyimpang yang dialami anak sekolah," ungkapnya.
(cyu/nah)
