.webp)
Banyak laporan kecurangan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diterima Ombudsman RI. Komisi X DPR pun memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pekan depan membahas kecurangan SPMB ini.
"Kita rencana minggu depan akan raker (rapat kerja) dengan Mendikdasmen. Memang kami juga sedang menelusuri kecurangan dan kelemahan-kelemahan dari SPMB ini," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Kamis (10/7/2025) seperti dalam rilis yang diterima, Jumat (11/7/2025).
Lalu mengatakan kemungkinan rapat dengan Mendikdasmen Mu'ti dilakukan pada Rabu 16 Juli 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Walaupun tentunya ada hal-hal baik juga dari SPMB. Ini kebijakan baru dan tentu juga perlu adaptasi," sambungnya.
Sebelumnya, dari laporan-laporan kecurangan SPMB yang diterima dari Ombudsman RI, bentuk kecurangan itu seperti:
- Pungutan liar yang terjadi oleh komite sekolah, baik dengan alasan pembelian seragam dan lain sebagainya
- Kecurangan untuk jalur domisili di mana terdapat perbedaan tempat tinggal murid dengan tempat anak bersekolah masih ditemukan di beberapa tempat. Misalnya, terdapat murid yang tinggal di Jakarta tapi bersekolah di Bekasi.
- Kecurangan jalur prestasi, Ombudsman menemukan mulai adanya pemalsuan dan tidak adanya transparansi perhitungan nilai prestasi seperti yang terjadi di Depok, Jawa Barat.
- Kecurangan jalur afirmasi di SPMB, Ombudsman menilai pemerintah daerah masih gagap untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan jalur afirmasi dan meminggirkan penyandang disabilitas.
Dari seluruh masalah tersebut, Ombudsman menyebut persoalan utamanya disebabkan karena tidak adanya pemetaan dari pemerintah daerah terkait kebutuhan penerimaan murid baru di daerah.
"Pemerintah sudah berupaya mencari solusi terbaik, tapi celah untuk kecurangan masih tetap terbuka juga. Contoh misalnya, pengkondisian nilai rapor untuk jalur prestasi akademik masih banyak terjadi," ungkap Lalu.
Pimpinan komisi bidang pendidikan DPR ini menilai pemerintah dan DPR harus mencari solusi agar pelaksanaan SPMB ke depan bisa lebih baik lagi. Lalu juga menyebut pemerintah perlu bekerja keras untuk menyempurnakan kebijakan penerimaan siswa baru di sekolah.
"Jadi ini tantangan ke depan yang harus kita carikan lagi solusinya. Kalau untuk sempurna memang tidak mudah, butuh usaha dan kerja keras," jelas Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Barat II itu.
(nwk/pal)
