Komisi X DPR RI minta anggaran pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp 17,1 triliun harus dipastikan ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di APBN 2025. Pasalnya, hingga sekarang dinilai belum ada kejelasan.
"Angka 17,1 t ini kan kita belum mendapat kepastian. Di komisi lima lewat PU (Kementerian Pekerjaan Umum) dinyatakan sudah tidak ada, (tapi) di Dikdasmen juga belum muncul," kata Wakil Ketua Komis X DPR RI Fraksi PDIP Perjuangan, Maria Yohana Esti Wijayanti (MY Esti).
Hal tersebut disampaikan MY Esti dalam Rapat kerja Komisi X DPR RI bersama dengan Mandikdasmen, Mendiktisaintek, dan Menteri Kebudayaan, Rabu (12/2/2025) ditulis Jumat (14/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tinggal Menunggu Instruksi Presiden
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) pengajuan dana revitalisasi sekolah.
"Pengalihan dana dari PU ke Kemendikdasmen (untuk revitalisasi sekolah) sudah kami siapkan juklak dan juknisnya," jelas Mu'ti.
Namun kini Kemendikdasmen masih menunggu Instruksi Presiden (Inpres) terkait hal itu. Mu'ti membocorkan Inpres ini diketahui sudah disetujui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan tinggal ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Informasi terakhir yang kami terima sudah disetujui di tingkat Mensesneg dan mudah-mudahan bisa segera ditandatangani oleh Bapak Presiden. Karena ini menyangkut perpindahan anggaran (sebesar) Rp 17,1, triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah," tegas Mu'ti.
Perjalanan Program Revitalisasi Sekolah
Sebagai informasi, program revitalisasi sekolah menjadi satu dari 25 program prioritas Kemendikdasmen di 2025. Revitalisasi ini akan menyasar 10.440 satuan pendidikan.
Baik dalam hal rehabilitasi, penambahan ruang pembelajaran, ataupun pendirian satuan pendidikan baru. Tujuan dari program ini untuk mendukung perluasan akses dan penguatan pembelajaran berkualitas, seiring dengan upaya mendorong dampak ekonomi kepada masyarakat.
Kehadiran program renovasi sekolah tak lepas dari quick win dan penyampaian Prabowo Subianto dalam pidato perdananya kala pelantikan menjadi Presiden Ke-8 RI. Ia menyebutkan banyak sekolah di Indonesia tidak terurus.
"Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara, kita harus berani melihat ini semua dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua," kata Presiden Prabowo dikutip dari arsip detikEdu.
Selain itu setelah resmi dilantik jadi Mendikdasmen, Mu'ti menyebut akan menjadikan quick win pemerintah Prabowo-Gibran menjadi acuan untuk mengembangkan program prioritasnya, termasuk renovasi sekolah.
Revitalisasi sekolah ini mencakup ruang kelas, mebeler, dan MCK (mandi, cuci, kakus). Proses renovasi akan dilakukan pada 22 ribu sekolah yang ada di Indonesia dengan nilai alokasi anggaran sebesar Rp 20 triliun.
Dalam Peringatan Hari Guru Nasional, Presiden Prabowo kembali menyinggung program revitalisasi sekolah. Ia menjelaskan ada sebanyak 10 ribu sekolah yang akan direnovasi dengan dana Rp 17,5 triliun.
"Pemerintah mengalokasikan dana Rp 17,5 triliun untuk melakukan rehabilitasi perbaikan dan renovasi 10 ribu sekolah negeri dan swasta," katanya.
Namun, dana ini ternyata tidak dimiliki Kemendikdasmen melainkan Kementerian PU. Untuk itu, keduanya bekerja sama dan kini proses pengalihan dana sedang dilakukan.
Mu'ti berharap proses pengalihan ini segera rampung. Dengan demikian program revitalisasi bisa segera dilakukan.
"Mudah-mudahan pengalihan dilakukan dalam waktu dekat agar bisa segera dieksekusi," pungkas Mu'ti.
(det/nah)