.webp)
Peneliti ahli madya Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syahrul Ramadhan menjabarkan sejumlah permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun, ia juga menegaskan kebijakan PPDB perlu dilanjutkan karena telah menunjukkan dampak positif, kendati dalam penerapanya masih banyak tantangan.
Syahrul mengatakan, beberapa permasalahan jalur zonasi di antaranya blank spot, perpindahan kartu keluarga fiktif agar bisa masuk zonasi, hingga demotivasi.
Pemalsuan SKTM hingga Sertifikat Prestasi
Apa yang dimaksud Syahrul sebagai blank spot adalah sebaran sekolah yang tidak mengikuti sebaran pemukiman. Kemudian, demotivasi yang ia maksud adalah adanya persepsi bahwa sejak adanya zonasi, banyak siswa jadi malas belajar karena tidak ada kompetisi untuk masuk sekolah negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, pada PPDB jalur afirmasi, menurut Syahrul ada pemalsuan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Jalur afirmasi sendiri diperuntukkan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.
Selanjutnya, permasalahan pada jalur prestasi adalah mengenai perankingan.
Syahrul menyampaikan, beberapa dinas meminta sekolah melakukan perankingan sebagai antisipasi jalur prestasi. Namun, hal ini tidak sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka.
Bahkan, ditemukan sejumlah orang tua yang membuat sertifikat palsu sebagai bukti prestasi. Selain itu, dilaporkan juga sejumlah sekolah swasta yang mendongkrak nilai prestasi supaya diterima di sekolah negeri favorit.
Berdasarkan beberapa permasalahan ini, Syahrul menyusun Analisis Bibliometric. Ia menyimpulkan adanya keterbatasan daya tampung, kesenjangan fasilitas sekolah, dan belum adanya sinkronisasi data serta rekomendasi kebijakan.
"Kebijakan PPDB perlu dilanjutkan karena sudah menunjukkan dampak positif, meskipun implementasinya masih banyak tantangan," ujar Syahrul dalam talkshow bertema refleksi pendidikan Indonesia 2024 dalam rangkaian acara Refleksi Akhir Tahun, Pameran Infografis Hasil Riset, dan Monev Akhir Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) pada Kamis (12/12/2024), dikutip dari BRIN.
"Sudah ada dampak pada peningkatan akses pendidikan yang setara bagi semua kelompok dan penurunan kesenjangan kualitas pendidikan," imbuhnya.
Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat dan Pemda
Syahrul mengatakan sudah ada banyak daerah yang mulai mengimplementasikan PPDB sesuai paradigma dan aturan, serta melakukan inovasi dan refleksi berkelanjutan untuk menemukan formasi dan formulasi yang sesuai konteks daerahnya.
Ia merekomendasikan agar pemerintah pusat fokus pada penguatan karakter untuk mengatasi potensi peningkatan perundungan, meningkatkan kompetensi guru, mendukung peningkatan daya tampung, mendorong aplikasi pendaftaran PPDB yang andal dan akuntabel, juga monitoring; evaluasi; serta refleksi berkelanjutan.
Sementara, bagi pemda, Syahrul menganjurkan peningkatan kompetensi guru dengan peserta didik lebih heterogen, kolaborasi dalam PPDB, peningkatan lingkungan belajar yang ramah untuk menanggulangi perundungan, monitoring, evaluasi, dan refleksi berkelanjutan, peningkatan daya tampung, juga komunikasi publik dan sosialisasi untuk pemahaman PPDB serta filosofi setiap jalur.
(nah/nwy)
