.webp)
Kasus perundungan dengan kekerasan fisik yang menimpa salah satu siswa di Bina Nusantara (Binus) School Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten menjadi perhatian berbagai pihak. Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) juga tak lepas dari sorotan.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, saat ini penanganan kasus bullying sekolah belum optimal, meski sudah ada Permendikbudristek PPKSP. Menurut Syaiful, implementasi peraturan tersebut belum berjalan dengan baik. "Faktanya saat ini masih banyak sekolah maupun pemerintah daerah yang belum membentuk tim PPKSP maupun Satgas PPKSP di entitas masing-masing," kata Syaiful dikutip dari Antara, Rabu (21/2/204).
Syaiful yang mengetuai komisi bidang pendidikan itu pun mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menjadikan bullying di sekolah sebagai program kerja prioritas. Ia berharap, ada warisan praktik baik untuk dijadikan kebijakan di era selanjutnya. "Kami berharap praktik baik itu salah satunya dari penanganan kasus perundungan di lingkungan pendidikan," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penanganan Kasus Bullying Tidak Merata
Syaiful mengatakan penanganan kasus bullying di lembaga pendidikan saat ini masih terkesan tidak merata. Tidak semua kasus ditangani secara cepat, seperti kasus bullying di Binus Serpong.
Ia menilai aksi cepat tanggap bullying di SMA Binus International harusnya menjadi standar penanganan kasus perundungan di sekolah dan wilayah lain.
"Aksi cepat ini tidak terjadi jika bullying di sekolah dan daerah lain. Apakah karena peserta didik yang diduga terlibat ini merupakan high profile, sehingga semua mau memberikan perhatian besar?," katanya.
Ditindaklanjuti Kemdikbud
Baru-baru ini, kasus bullying yang terjadi di SMA Binus International tengah ramai di media sosial. Saat ini, Kemendikbudristek melalui tim yang dibentuk Inspektorat Jenderal tengah menindaklanjuti kasus tersebut.
"Kemendikbudristek melalui Tim Inspektorat Jenderal telah melakukan komunikasi dengan sekolah dan menindaklanjuti kasus yang terjadi," kata Kepala Biro Kerja Sama Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek Anang Ristanto.
Anang menuturkan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak sekolah dan diketahui bahwa SMA Bina Nusantara Serpong sudah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
Tak hanya pihak sekolah, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan juga telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan (Satgas PPKSP). Korban juga dipastikan mendapatkan pemulihan yang optimal dengan upaya penanganan kasus.
(nir/pal)
