.webp)
Presiden Joko Widodo akui sedang mempertimbangkan akan menghapus PPDB zonasi. Jokowi menegaskan kebijakan ini akan dikaji lagi secara mendalam.
"Dipertimbangkan," kata dia di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat pada Kamis (10/8/2023).
Jokowi menyebut akan melakukan cek mendalam terlebih dulu mengenai PPDB zonasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," ungkapnya, dikutip dari detiknews.
Dilaporkan sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan aspirasi soal polemik PPDB zonasi ketika bertemu dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, yang terjadi dalam sistem penerimaan ini justru sekolah unggul semakin unggul, sedangkan yang tidak unggul ya tidak unggul.
"Kami tadi menyampaikan tentang kebijakan PPDB, penerimaan peserta didik baru yang di banyak tempat menimbulkan problem baru," kata Muzani melalui keterangannya, seperti dilaporkan oleh detiknews sebelumnya (9/8/2023).
"Tidak seperti maksud diadakannya kebijakan ini yakni untuk sekolah-sekolah unggul. Yang terjadi justru sekolah unggul makin unggul, yang tidak unggul ya tidak unggul," ungkapnya.
Menurut Muzani, Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus PPDB zonasi tahun depan. Dia mengatakan, polemik sistem penerimaan ini hampir terjadi di semua provinsi.
Muzani menyebut PPDB zonasi menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat.
"Presiden menanggapi bahwa ini memang menjadi catatan bagi pemerintah. Nyatanya memang sungguh luhur, maksudnya mulia, maksud baik dari diselenggarakannya PPDB ini ternyata belum terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," kata dia.
"Karena itu presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," lanjutnya.
Muzani menerangkan, sejatinya sistem yang dibangun di PPDB untuk pemerataan sekolah unggulan sudah baik. Kendati begitu, menurutnya perlu ada penyempurnaan supaya tidak memunculkan masalah pada tahun berikutnya.
"Seperti apa nanti presiden memutuskan, intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi, disempurnakan. Karena PPDB ini maksudnya baik, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Artinya perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan teknisnya, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seperti sebelumnya," ujarnya.
(nah/twu)
