.webp)
Ketua Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia (UI) Mia Siscawati, PhD menyoroti ketidakmerataan pendidikan yang dialami sebagian perempuan.
Menurut Mia, kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan salah satunya disebabkan adanya stereotipe bahwa anak perempuan tidak harus bersekolah dengan alasan berkodrat menjadi istri dan ibu.
Ia menjelaskan, faktor ekonomi dan sosial merupakan salah satu penyebab pendidikan di Indonesia tidak merata. Kondisi ekonomi kerap memaksa anak berhenti sekolah dan membantu keluarga mencari uang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditinjau dari segi sosial, tidak sedikit keluarga kemudian mendukung anak laki-lakinya untuk bersekolah lebih tinggi ketimbang anak perempuan.
Kondisi tersebut, sambung Mia, masih menunjukkan adanya kesenjangan gender di dunia pendidikan.
"Gender merujuk pada konstruksi sosial yang mengatur perempuan harus bagaimana dan laki-laki harus bagaimana. Adanya konstruksi sosial ini menjadi masalah dari masa ke masa. Bahkan, ketika perempuan dan laki-laki sudah berada dalam suatu institusi pendidikan yang sama, diskriminasi gender yang disengaja maupun tidak masih banyak terjadi," kata Mia dalam keterangannya, dikutip Jumat (28/4/2023).
Diskriminasi Gender di Sekolah, Kampus, dan Masyarakat
Mia membagi diskriminasi gender di dunia pendidikan menjadi tiga ranah, yaitu individual, kultural, dan struktural. Ketiganya saling berkaitan.
Contohnya, dari aspek struktural, belum tercipta fasilitas pendidikan memadai dan mendukung perbedaan kebutuhan antara perempuan dengan laki-laki.
Ia menjelaskan, satu dari tiga sekolah yang tidak memiliki jamban atau toilet yang terpisah, seperti disebutkan dalam Profil Sanitasi Sekolah 2020 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Fasilitas jamban atau toilet yang terpisah merupakan hal yang sangat penting bagi anak perempuan. Di daerah tertentu, anak-anak perempuan memilih tidak sekolah pada tiga hari pertama mereka menstruasi, karena sangat tidak nyaman di sekolah," jelas Mia.
Dari segi kultural, sambungnya, masyarakat kerap tidak sengaja menomorduakan anak perempuan dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh, jika ada kegiatan fisik yang berat, anak perempuan dianggap tidak mampu dan lemah. Jika ada pemilihan untuk menjadi pemimpin atau ketua, anak perempuan sering dijadikan orang kedua setelah laki-laki.
Lebih lanjut, masalah struktural dan kultural tersebut kemudian dinormalisasi melalui internalisasi pada perempuan tersebut.
Menangani Diskriminasi Gender di Dunia Pendidikan
Mia mengatakan, masalah diskriminasi gender di dunia pendidikan merupakan komponen penting yang harus dilakukan demi kemajuan bangsa. Untuk itu, butuh kerja sama dan kesadaran setiap individu dari segi kultural maupun struktural.
Di sekolah, contohnya, perubahan kultural penting untuk membangun keyakinan pada masyarakat bahwa sekolah merupakan hal yang menyenangkan. Lebih lanjut, perubahan struktural dilakukan dengan menciptakan kondisi dan fasilitas sekolah yang aman dan nyaman.
"Yang harus ambil bagian itu semua yang ada di tingkat individual. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk mendukung? Kalau kita orang tua, harus memikirkan bahwa anak-anak memang harus lanjut sekolah," kata Mia.
"Kalau kultural, berarti perubahan budaya, perubahan pola pandang, pola pikir yang bisa terjadi karena individu-individu mulai punya cara berpikir yang lebih maju," sambungnya.
Dengan begitu, kata Mia, kesetaraan gender dalam akses pendidikan dapat tercapai. Harapannya, Indonesia dapat memiliki sumber daya manusia yang maju dan berkembang.
(twu/nwk)
