Fakta-fakta Guru SMA di Jakut Diduga Cegah Siswa Nonmuslim Jadi Ketua OSIS

Fakta-fakta Guru SMA di Jakut Diduga Cegah Siswa Nonmuslim Jadi Ketua OSIS

Nikita Rosa - detikEdu
Minggu, 23 Okt 2022 08:00 WIB
Ilustrasi sekolah
Fakta-fakta Dugaan Guru SMA di Jakut Cegat Siswa Nonmuslim Jadi Ketua OSIS. (Foto: Getty Images/iStockphoto/smolaw11)
Jakarta -

Dugaan kasus intoleransi terjadi di salah satu SMA di Jakarta Utara (Jakut) dilakukan oleh seorang guru berinisial E. Diketahui, guru tersebut meminta agar ketua OSIS sekolahnya tidak boleh beragama nonmuslim.

Laporan ini diterima anggota DPRD DKI Jakarta Imam Mahdiah yang diunggahnya melalui akun Instagram pribadinya. Fraksi PDIP itu juga mengatakan, ia menerima laporan bukti berupa rekaman percakapan antara guru dan siswa yang bersangkutan saat pemilihan OSIS.

Sampai saat ini, guru tersebut dikabarkan sudah tidak lagi mengajar. Fakta-fakta selengkapnya dapat disimak pada ulasan berikut.

Tindak Lanjut Suku Dinas Pendidikan

Setelah ditindak lebih lanjut oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara, guru tersebut tak lagi mengajar.

"Nggak, sudah nggak ngajar. Sejak 1 atau dua hari lalu," kata Kepala Suku Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara Purwanto dikutip dari detikNews, Jumat (21/10/2022).

Purwanto tidak menjelaskan status guru itu saat ini. Namun, ia menyatakan saat ini pihaknya tengah memfinalisasi sanksi lanjutan yang akan dijatuhkan untuk E. Dia memastikan sanksi tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Ini lagi proses, kemungkinan sore atau sebentar lagi jadi. Kita lagi finalisasi," jelasnya.

Sementara itu, kegiatan pembelajaran siswa dialihkan kepada guru lainnya sambil menunggu proses statusnya sebagai tenaga pengajar.

Purwanto menerangkan, pihaknya pemberian sanksi yang akan mengacu kepada PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

"Kita mengacu ke sana dan kita konsultasi dan kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat. Lagi dibahas," ujarnya.

Guru Juga Menjabat Sebagai Wakil Kepala Sekolah

Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara mendapati, guru dengan inisial E tersebut menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.

"Betul. Wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan," kata Purwanto kepada detikNews, Rabu (19/10/2022)

Dinas Pendidikan pun memberikan sanksi terhadap guru E berupa pemberhentian sementara dari jabatan Wakil Kepala Sekolah. Pemberian sanksi ini berdasarkan hasil penelusuran serta bukti rekaman suara yang telah dikantongi.

"Saya sudah mengeluarkan SK pemberhentian sementara dari jabatan wakil kepala sekolah untuk memudahkan proses selanjutnya," jelas Purwanto.

"Karena itu kan ada bukti rekaman yang mengarahkan supaya memilih calon ketua yang muslim itu sebagai bukti awal kita. Kemudian dalam menindak ini kita harus tidak emosional tapi mengacu pada aturan," lanjutnya.

Kronologi Dugaan Kasus Intoleran oleh Guru

Dugaan ini dilayangkan oleh Ima Mahdiah. Dalam Instagram pribadinya, Ima menjelaskan kronologi laporan aksi intoleran yang dilakukan oleh Guru E.

"Saya juga menerima laporan bukti berupa rekaman percakapan guru dan siswa saat berdiskusi seleksi OSIS. Setelah melewati beberapa seleksi, terpilih 5 orang siswa kandidat ketua Osis dan salah satunya adalah non muslim. Dalam rekaman itu jelas bahwa guru tersebut mengatakan bakal calon kandidat Ketua OSIS nonislam jangan sampai lolos karena menurutnya tidak bisa dikontrol nanti pas pemilihannya," kata Ima dalam Instagram @ima.mahdiah dikutip, Jumat (21/10/2022).

Alasan Guru Tolak Ketua OSIS Nonmuslim

Ima sambangi guru tersebut di sekolah. Saat dijumpai, Ima memberikan sejumlah pertanyaan, salah satunya apa yang dikhawatirkan olehnya sehingga membuat pernyataan yang mengarah kepada sikap intoleran.

"Saya juga menanyakan ada kekhawatiran apa jika Ketua OSIS nonmuslim, karena pada dasarnya harus dinilai dari kemampuan dan kapabilitas seseorang bukan dari orang itu beragama apa," ujarnya.

Guru itu menjawab, apabila ketua OSIS bukan siswa muslim maka program yang dibuat akan condong tidak pro Islam.

"Oknum guru tersebut menyatakan bahwa hal itu dilakukan karena mereka takut jika ketua OSIS yang terpilih bukan siswa muslim, akan condong membuat program OSIS yang tidak pro Islam," tambahnya.

Irma melayangkan pemecatan kepada guru tersebut. Sanksi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 30, di mana seorang guru dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika melanggar sumpah dan janji jabatan.

Dalam sumpah guru, menurut Irma, disebutkan bahwa Guru harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sedangkan tindakan intoleransi ini melanggar nilai-nilai tersebut.

"Saya sampaikan pada pimpinan Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan guru tersebut dipecat, agar jera," tegasnya.



Simak Video "Guru Cabuli 3 Muridnya di Sulsel, Ternyata Kambuhan dari Tahun 2012"
[Gambas:Video 20detik]
(nir/rah)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia