3 Miskonsepsi Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan yang Harus Diluruskan

Anisa Rizki - detikEdu
Jumat, 23 Sep 2022 10:30 WIB
Siswa di SD Negeri Pondok Kelapa 09, Jakarta Timur, menjalani Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Kegiatan itu digelar dengan menerapkan prokes ketat.
Ilustrasi pelaksanaan asesmen nasional siswa SD di Jakarta/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengubah kebijakan Ujian Nasional menjadi Asesmen Nasional.

Perubahan tersebut menjadi salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan yang berfokus pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta penilaian kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif.

Kemudian, pada Merdeka Belajar ke-19 Kemendikbudristek meluncurkan sebuah platform baru dengan nama Rapor Pendidikan. Platform ini menyajikan hasil Asesmen Nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan.

Tujuan dari pembentukan platform Rapor Pendidikan yaitu untuk membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah agar bisa mengidentifikasi tantangan pendidikan yang terjadi di sekolah. Selain itu, Rapor Pendidikan bertujuan menjadi bahan untuk refleksi sehingga bisa menyusun rencana perbaikan pendidikan berbasis data.

Meski begitu, masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya terkait tujuan dan maksud dari program evaluasi sistem pendidikan ini.

Dikutip dari unggahan resmi Direktorat SMP Kemendikbudristek, berikut beberapa hal terkait miskonsepsi pada Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan yang harus diluruskan.

Miskonsepsi pada Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan yang Harus Diluruskan

1. Bukan untuk Menghukum dan Mencari Siapa yang Salah

Hasil dari Asesmen Nasional nantinya akan menjadi data yang disajikan pada Rapor Pendidikan. Nah, data-data tersebut menunjukkan hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh satuan dan dinas pendidikan.

Sehingga, dengan adanya Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan maka kualitas dan layanan dapat lebih ditingkatkan. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa hasil dari Asesmen Nasional pada dasarnya bukan untuk menghukum atau mencari siapa yang menjadi kambing hitam terkait kualitas pendidikan yang ada.

Justru, data tersebut seharusnya diajdikan acuan untuk merefleksikan diri dan membenahi layanan pendidikan agar bisa lebih ditingkatkan lagi.

2. Bukan untuk Memperingatkan Satuan Pendidikan dan Juga Daerah

Miskonsepsi kedua yang perlu diluruskan adalah masih banyak masyarakat yang menganggap warna merah atau kuning dalam Rapor Pendidikan sebagai sebuah peringatan. Seolah-olah satuan atau dinas pendidikan harus dihakimi akibat buruknya hasil dari Rapor Pendidikan.

Padahal, warna-warna tersebut berfungsi untuk membantu memvisualisasikan hasil yang ada agar satuan pendidikan dan dinas pendidikan lebih mudah untuk membacanya.

Terlebih, adanya perbaikan dalam Rapor Pendidikan membantu satuan dan dinas pendidikan untuk mencari akar masalahnya, sehingga solusi lebih mudah ditemukan.

3. Bukan untuk Membanding-bandingkan Pencapaian

Pada Ujian Nasional, hasil yang ada justru menjadi suatu hal yang dibanding-bandingkan. Bahkan, seolah-olah jadi ajang adu gengsi antarsekolah maupun daerah.

Oleh sebab itu, pada Asesmen Nasional pola pikir semacam ini harus diubah. Hasil dari Asesmen Nasional dan yang ditampilkan pada Rapor Pendidikan bukan hal yang patut untuk diperbandingkan.

Sebaliknya, hasil yang bagus harus dijadikan role model bagi satuan pendidikan atau daerah yang hasil Rapor Pendidikannya masih belum baik.



Simak Video "Bantahan Junta Militer Myanmar, Serang Sekolah-Buat Tewas 13 Orang"
[Gambas:Video 20detik]
(nwy/nwy)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia