Kepala BSKAP: Di Kurikulum Merdeka, Konten Akademik Dikurangi 20-30 Persen

Trisna Wulandari - detikEdu
Jumat, 01 Jul 2022 18:45 WIB
Guru memberikan pelajaran kepada murid saat uji coba belajar tatap muka di kawasan SDN 11 Pademangan Barat, Jakarta Utara, Rabu (7/4). SDN Pademangan Barat 11 memulai uji coba belajar tatap muka bagi siswa kelas V di tengah pandem COVID-19. Protokol kesehatan menjadi hal utama baik bagi siswa maupun tenaga pendidik.
Ilustrasi pembelajaran di kelas (Foto: Pradita Utama)
Jakarta -

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim saat meluncurkan Merdeka Belajar Episode 15: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar menyatakan telah mengidentifikasi sejumlah kelemahan dalam kurikulum nasional yang berlaku saat ini.

"Materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran mendalam dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik," ujar Nadiem, 11 Februari 2022 lalu.

Saat itu, Nadiem pun mengenalkan Kurikulum Merdeka yang telah diuji coba pada 2.500 sekolah penggerak. Salah satu keunggulan Kurikulum Merdeka ini, menurut Nadiem yaitu lebih sederhana dan mendalam. Menurut rencana, kurikulum ini akan digunakan secara nasional mulai 2024 mendatang.

Tugas "menggodok" kurikulum ini berada dalam ranah tanggung jawab Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek sebuah badan organik Kemendikbudristek yang dibentuk Agustus 2021 lalu.

Institusi ini dipimpin Anindito Aditomo, seorang birokrat muda yang juga doktor dalam bidang Philosophy in Education dari University of Sydney, Australia.

Anindito yang akrab disapa Nino beberapa waktu lalu memberi kesempatan pada detikEdu bertemu secara virtual. Ia menjawab seputar penggantian kurikulum nasional menjadi Kurikulum Merdeka dan penerapannya di sekolah penggerak se-Indonesia, termasuk di daerah 3T.

Selain itu, Nino juga merespons kritikan berbagai pihak soal draft RUU Sistem Pendidikan Nasional yang beredar di tengah masyarakat. "Saya ditugasi mas Menteri (Nadiem Makarim) sebagai juru bicara utama terkait RUU Sisdiknas," ujarnya. Berikut wawancara selengkapnya.

Apa urgensi untuk mengganti kurikulum jadi Kurikulum Merdeka?

Kurikulum Merdeka ini harus dilihat sebagai salah satu saja dari upaya Kemdikbudristek melakukan transformasi pendidikan secara lebih menyeluruh, ya. Yang kita upayakan adalah perubahan sistemik, bukan perubahan parsial atau yang temporer, namun mendasar pada sistem pendidikan sendiri, yang tadinya dari banyak elemen, nah salah satunya kurikulum.

Tetapi, perubahan kurikulum sendiri tidak cukup untuk menghasilkan apa yang kita inginkan, harus sistemik. Jadi ini salah satu saja, ada komponen lain. Sistem evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan itu kita bongkar, tata ulang secara sangat mendasar. Ada Asesmen Nasional, Rapor Pendidikan, ada perencanaan berbasis data di tingkat sekolah dan pemda, itu satu paket besar reform lainnya terkait bagaimana kita mengevaluasi dan penjaminan mutu pendidikan. Ada akreditasi juga di sana.

Komponen besar lainnya juga adalah guru. Bagaimana kita menyeleksi guru, memberi kesempatan belajar, pelatihan, baik in service maupun pre service terhadap guru, itu satu gigantic reform lainnya.

Di sisi lain, ada juga penataan terhadap pendanaan, infrastruktur, itu juga hal yang luar biasa besar dan menjadi satu paket desain besar Merdeka Belajar.

Kalau tentang pendanaan tadi, kalau ada kesempatan ke media, selalu saya sampaikan karena jarang disorot media. Karena ini juga reform luar biasa. Misalnya, terkait bagaimana kita memberi subsidi pada sekolah. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tadinya seragam besarannya seluruh Indonesia kini sudah jadi majemuk.

Semakin sekolah terpencil, semakin aksesnya sulit, bantuan yang diterima dari perintah baik swasta atau negeri jadi meningkat. Ada puluhan kota dan kabupaten yang peningkatan besaran dana BOS-nya hingga puluhan persen, bahkan 100 persen lebih. Sekitar 370 kota/kabupaten lebih yang mengalami peningkatan subsidi secara signifikan karena wilayahnya sulit dijangkau.

Kini prinsip pemerataan sebagai hasil. Yang kita inginkan itu pemerataan kualitas, bukan hasilnya. Nah ini tidak bisa kita capai dengan penyeragaman intervensi dan program, kebijakan, itu harus bervariasi, harus konstektual, tidak bisa disamaratakan. BOS selama ini disamaratakan, di pelosok nun jauh di sana, bensin mahal, harga bahan bangunan berkali-kali lipat. Alat tulis lebih mahal, kok bantuannya sama dengan yang diterima sekolah kebanyakan di Jaksel, kan enggak pas ya.

Jadi kembali ke kurikulum, prinsip yang sama kita terapkan. Kebijakan kurikulum kita terlalu sentralistik. Kita berasumsi bahwa supaya kualitasnya sama, maka semuanya harus ditetapkan di pusat. Semua harus di-standarisasi secara ketat dari pusat, dari Kemendikbudristek. Itu niatnya betul, bagus untuk mengurangi kesenjangan kualitas antardaerah, antarsekolah.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito AditomoKepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo Foto: Dok. Kemendikbud

Tetapi kurikulum yang cocok untuk SD yang anaknya datang ke sekolah masih belum sarapan, atau di rumah belum kenal buku, belum ngobrol dengan ortunya, apakah kurikulum yang cocok bagi mereka itu kurikulum yang cocok bagi mereka di SD kota besar yang anak-anaknya sudah punya keterampilan belajar, pengalaman dengan dunia literasi lebih kaya. Jawabannya, mereka butuh kurikulum yang berbeda.

Karena itu, kita butuh mereformasi kurikulumnya. Kurikulum Nasional seharusnya jadi kerangka saja, kerangka yang jadi benang merah ke-Indonesia-an. Tetapi kerangka itu harus memberi ruang kepada kontekstualisasi pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak yang dilayani di sekolah itu. Selama itu tidak terjadi, selama kita inginnya menyeragamkan secara terpusat, otomatis sebenarnya sekolah itu seringkali dipaksakan menerapkan pembelajaran yang seringkali tidak cocok dengan anak-anak murid.

Jadi kalau ditanya urgensinya apa me-reform kurikulum, urgensinya itu. Salah satunya adalah perlu memberi ruang untuk kontekstualisasi pembelajaran di tingkat sekolah.

Urgensi kedua, tidak ada pemerhati pendidikan di Indonesia yang tidak sepakat bahwa pendidikan di Indonesia itu terlalu akademik. Pendidikan karakternya kurang, pendidikan budi pekerti masih lemah, dari banyak sekali pihak menyatakan demikian, kita sepakat sekali. Tetapi yang tidak dilakukan adalah menerjemahkan itu menjadi kebijakan kurikulum.

Kalau kurikulum itu 100 persen jam pelajaran masih konten akademik, sampai kapan pun pembelajaran pengembangan karakter itu jadi afterthought, menjadi sesuatu yang syukur-syukur kalau dikerjakan. Itu yang ditambahkan di Kurikulum Merdeka.

Jadi satu, kita serius mengurangi konten akademik. Harus ada yang dikorbankan, dan yang terpaksa kita korbankan adalah kontek akademik di tiap mata pelajaran. Yang kita wajibkan dari pusat adalah konten akademik yang esensial saja di tiap mata pelajaran.

Pengurangannya bisa cukup signifikan, 20-30 persen, materinya lebih sedikit dibanding Kurikulum 2013. Ini adalah prasyarat. Kalau tidak mengurangi konten akademiknya, mana ada waktu melakukan pengembangan karakter, pengembangan kompetensi. Ini urgensi yang kedua: kenapa kita perlu mengganti kurikulum nasional, karena kita perlu memberi ruang pada pendidikan karakter dan budi pekerti.

Di Kurikulum Merdeka, konten akademik dikurangi 20-30 persen. Jam pelajaran didedikasikan untuk pengembangan karakter. Jadi pembelajaran interaktif, berkelompok, membuat karya seni bersama, bikin project kewirausahaan, penanganan masalah sampah di sekolah, itu sekarang bukan ekstrakurikuler, tetapi intrakurikuler. Dari 20-30 persen kita kosongkan karena berhasil mengurangi konten akademik itu, kita dedikasikan pada pengembangan karakter ini.

PISA 2018, untuk siswa Indonesia skor matematika mencapai 379 dengan di bawah skor rata-rata 487. Sementara untuk sains, siswa Indonesia mencapai 389 juga di bawah dengan skor rerata 489. Pengurangan 20-30 persen yang disebutkan di atas apa tidak menambah defisit pengetahuan bidang Science, Tech, Engineering and Math?

Bedakan antara keluasan dan kedalaman. Yang kita kurang itu adalah kedalaman pemahaman, bukan keluasan konten. Konten itu sekarang at our fingertips, tinggal Google. Fakta, informasi, itu membanjiri. Kita jangan melakukan kesalahan terus menerus bahwa perubahan kurikulum artinya penambahan konten karena adanya perkembangan zaman.

Kita nggak akan pernah bisa mengejar laju pertumbuhan. Yang bisa dan harus kita lakukan adalah menumbuhkan dan menguatkan daya nalar anak-anak, termasuk di bidang STEM.

Ketika butuh konten yang tidak diajarkan di sekolah, mereka tahu cara menggali, menganalisis, menciptakan konten baru. Jadi fokusnya tidak boleh lagi soal memperbanyak konten, tetapi menajamkan daya nalar terkait konten apapun.

Selanjutnya >>>

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia