KPAI: Ada 25% Orang Tua Peserta Didik Usul Hentikan PTM

ADVERTISEMENT

KPAI: Ada 25% Orang Tua Peserta Didik Usul Hentikan PTM

Trisna Wulandari - detikEdu
Selasa, 08 Feb 2022 11:30 WIB
Sejumah siswa-siswi mengikuti pembelajaran tatap muka di kawasan SDN Rawa Badak Selatan 01, Koja, Jakarta Utara, Jumat (4/2/2022). Saat ini pembelajaran tatap muka 50 persen kembali diberlakukan di Jakarta.
Survei persepsi orang tua atas PTM 100 persen di tengah lonjakan kasus omicron. Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Survei singkat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap persepsi orang tua tentang pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di wilayah PPKM level 1 dan 2. Sebagian orang tua menginginkan penghentian sementara PTM.

"Usulan para orang tua dalam survei ini tetaplah mendukung pelaksanaan PTM, hanya saja mereka ingin kapasitasnya dikurangi menjadi 50 persen saja, mengingat sulitnya jaga jarak saat proses pembelajaran di dalam kelas dan dalam ruangan tertutup selama beberapa jam, ini beresiko tinggi penularan. Bahkan ada 25% orang tua yang ingin PTM dihentikan dahulu" kata Komisioner KPAI, Senin (7/2/2022).

Dalam keterangan yang diterima detikEdu, Retno menjabarkan durasi penghentian PTM yang disarankan orang tua pada pemerintah. Durasi tersebut adalah selama 14 hari libur Idul Fitri (4%), sampai Maret 2022 (11%), dan sampai tahun ajaran baru (10%).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, terkait usulan penghentian PTM, sejumlah responden memilih kembali ke PTM dengan kapasitas 50% (24%), tetap PTM 100% asalkan patuh protokol kesehatan dan anak langsung pulang kerumah (47%), dan jawaban lainnya (4%).

Retno menjelaskan, suara orang tua yang meminta PTM dihentikan terlebih dahulu karena Indonesia memasuki gelombang ketiga dan angka kasus COVID-19 di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, sangat patut untuk jadi pertimbangan pemerintah pusat maupun pemda.

ADVERTISEMENT

"Atas dasar konvensi Hak Anak, di masa pandemi, negara harus mengutamakan keselamatan anak di atas segalanya. Hak hidup nomor 1, hak sehat nomor 2, dan hak pendidikan di nomor 3, urutannya seharusnya demikian", kata Retno.

Survei singkat inisatif pribadi Retno ini berlangsung pada 4-6 Februari 2022 menggunakan aplikasi Google Drive. Sebanyak 1.209 partisipan umumnya berlokasi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, seiring pernyataan Presiden Joko Widodo untuk mendorong evaluasi PTM di ketiga wilayah tersebut.

Retno memaparkan, 1.209 partisipan survei didominasi DKI Jakarta (74%), disusul Jawa Barat (20%), Banten (4%), dan wilayah selain ketiga daerah tersebut (2%). Pekerjaan responden adalah guru/dosen (8%) dan selain guru/dosen (92%). Jenjang pendidikan anak-anak responden yang terbanyak adalah jenjang SMA/SMK/MA/SLB mencapai 71%, kemudian SMP/MTs/SLB (15%) dan SD/MI/SLB (14%).

Respons Survei PTM 100 Persen

1. Perlu opsi izin orangtua untuk PTM siswa

Retno mengatakan, hasil survei mendapati 61% orang tua setuju kebijakan PTM 100 persen meski kasus omicron terus meningkat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten saat berstatus PPKM level 1 dan 2. Sementara itu, 39% responden tidak setuju kebijakan tersebut.

"Meskipun jumlah yang tidak menyetujui lebih kecil dari yang menyetujui kebijakan PTM 100 persen, namun pemerintah tak boleh mengabaikan suara mereka. Kelompok ini yang harus difasilitasi 'izin orang tua untuk anaknya mengikuti PTM' di semua level PPKM," kata Retno.

"Karena ketika kebijakan PTM 100 persen, maka izin orang tua tidak ada lagi. Padahal ada 39% orangtua khawatir anaknya mengikuti PTM dan berharap dapat memilih serta dilayani PJJ", imbuhnya.

2. Alasan orang tua setuju PTM siswa

Retno menjelaskan, alasan orang tua siswa yang setuju anaknya mengikuti PTM 100 persen meski ada lonjakan kasus COVID-19 di antaranya yaitu karena anak-anak sudah jenuh PJJ dan malah sibuk dengan gadgetnya untuk memainkan online game ataupun media sosial (28%), anak sudah terlalu lama PJJ sehingga mengalami penurunan karena ketidakefektifan proses pembelajaran (50%).

Sejumlah orang tua juga beralasan jika anak-anak dan sekolah menerapkan prokes ketat, maka penularan covid-19 bisa diminimalkan (15%). Beberapa orang tua juga beralasan orangtua yang bekerja sulit mendampingi anak untuk PJJ (3%) dan jawaban lainnya (4%).

"Data tersebut menunjukkan bahwa alasan para orang tua yang menyetujui PTM 100 persen meskipun kasus covid sedang meningkat adalah mengkhawatirkan learning loss pada anak-anak mereka, karena mereka menilai PJJ kurang efektif sehingga anak-anak mereka menemui kesulitan memahami materi selama proses pembelajaran", kata Retno.

3. Alasan orang tua tolak PTM 100 persen

Retno menambahkan, survei mencatat alasan orang tua siswa tidak setuju PTM 100 persen karena meningkatnya kasus covid, khususnya omicron (72%), jika kapasitas PTM 100%, maka anak-anak selama pembelajaran sulit jaga jarak (21%), anak belum mendapatkan vaksin atau belum di vaksin lengkap 2 dosis (2%), anak-anak sulit dikontrol perilakunya, terutama peserta didik TK dan SD 3%, dan jawaban lainnya (2%).

"Mayoritas orang tua yang tidak menyetujui kebijakan PTM 100% memiliki alasan kesehatan, yaitu meningkatnya kasus COVID, terutama omicron yang memiliki daya tular 3-5 kali lipat dari delta, sehingga mereka tidak ingin anak-anaknya tertular," kata Retno.

4. 78% responden alami sekolah anak tutup sementara

Retno mengatakan, survei juga mendapati 78% responden mengaku PTM 100 persen di sekolah anaknya sempat ditutup karena temuan kasus COVID-19 di sekolah. Sebanyak 22% lainnya belum pernah mengalami penutupan sementara tersebut.

"Walaupun sekolah anaknya pernah ditutup karena adanya kasus warga sekolah yang positif, namun para orangtua tetap mengijinkan anaknya kembali bersekolah tatap muka setelah sekolahnya ditutup beberapa hari. Alasannya, mereka mempercayai sekolah dan pemerintah daerah sudah sesuai SKB 4 Menteri dan telah dilakukan 3T (tracing, testing, dan treatment)," pungkas Retno.




(twu/row)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads