.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar rapat terkait penanganan COVID-19 hingga evaluasi pembelajaran tatap muka (PTM), Rabu (2/2/2022). Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengonfirmasi evaluasi PTM tersebut berlangsung bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta.
"Pembelajaran tatap muka kita masih evaluasi hari ini kami, Pak Gubernur dan jajaran akan rapat. Nanti akan kami informasikan ya," kata Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/2/2022).
Sebelumnya, Selasa (2/2/2022) saat ditemui di Kelenteng Bio Hian Thian Siang Tee Palmerah, Jakarta Pusat, Gubernur Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terus memantau perkembangan PTM di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies menambahkan, situasi COVID-19 saat ini perlu disikapi secara tenang dalam kaitannya dengan pemberhentian PTM di Jakarta. Menurutnya, peningkatan kasus saat ini tidak separah gelombang kedua COVID-19 di Jakarta.
"Kita harus tenang, kita harus sadar bahwa ya, atau Omicron ini meningkat. Iya kita harus hati-hati. Tapi di sisi lain tingkat keparahannya itu tidak seperti enam bulan lalu, " kata Anies.
Anies menjelaskan, pada dasarnya, kebijakan pengetatan protokol terkait COVID-19 secara keseluruhan di Jakarta ditentukan oleh jumlah keterisian rumah sakit. Jika ada lonjakan keterisian tempat tidur di RS COVID-19, maka kebijakan pengetatan mobilitas baru ditingkatkan.
"Kita sedang monitoring terus, dan kalau kita lihat perjalanan selama ini, satu, salah satu faktor untuk menetapkan pengetatan adalah tentang keterisian di rumah sakit," ujar Anies.
"Ketika terjadi peningkatan dalam keterisian rumah sakit, maka pengendaliannya adalah dengan mengurangi mobilitas. Itu pengalaman selama 1,5 tahun, hampir dua tahun ini. Jadi sekarang kita monitoring terus tentang keterisian rumah sakit," sambungnya.
Adapun Riza menyatakan, pihaknya sudah memastikan satgas COVID-19 di sekolah hingga tingkat provinsi di Jakarta bekerja secara optimal, di samping ketersediaan fasilitas untuk mengantisipasi kasus COVID-19.
"Terus kami tingkatan fasilitas mulai dari fasilitas, ICU, obat-obatan, vitamin, oksigen, semua. Terus kita optimalkan satgas yang ada, mulai tingkat provinsi sampai tingkat RT sampai di sekolah. Kita pastikan satgas semaksimal mungkin, seoptimal mungkin," jelasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka dievaluasi. Evaluasi terutama dilakukan di tiga provinsi, termasuk DKI Jakarta.
"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai PPKM secara daring, Senin (31/1/2022), dengan transkrip arahannya diunggah di situs Setkab, Selasa (1/2/2022).
Sebaran COVID-19 di Sekolah DKI
Riza mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun di sekolah-sekolah DKI Jakarta per 22 Januari 2022, sebanyak 90 sekolah tutup sementara waktu karena temuan kasus COVID-19 pada siswa, guru, dan tenaga kependidikan.
Sekolah yang menghentikan PTM sementara di DKI Jakarta mencakup jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Sebaran COVID-19 di sekolah DKI Jakarta yaitu:
- 1. Jakarta Timur Wilayah 1: 22 sekolah
- 2. Jakarta Timur Wilayah 2: 20 sekolah
- 3. Jakarta Selatan Wilayah 2: 16 sekolah
- 4. Jakarta Selatan Wilayah 1: 15 sekolah
- 5. Jakarta Barat Wilayah 2: 8 sekolah
- 6. Jakarta Pusat Wilayah 1: 3 sekolah
- 7. Jakarta Utara Wilayah 1: 3 sekolah
- 8. Jakarta Pusat Wilayah 2: 2 sekolah
- 9. Jakarta Barat Wilayah 1: 1 sekolah
Riza mengatakan, dari 90 sekolah, tersisa 2 sekolah yang masih ditutup. Sementara itu, 88 sekolah lainnya kembali dibuka untuk menjalankan PTM. Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tetap menerapkan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah jakarta.
"Kami masih memberlakukan PTM terbatas 100 persen. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan syaratnya dari Kemendikbudristek, itu ada syarat itu ada di PPKM level 1 atau 2, Jakarta level 2. Vaksinnya bagi Tendik harus di atas 80 persen, di DKI di peserta didik 98 persen, tenaga pendidik 90 persen jadi memenuhi syarat. Lansianya disarankan 50 persen, Jakarta lebih dari 71 persen yang divaksin," kata Riza, Jumat (28/1/2022).
Riza menggarisbawahi, tidak ada paksaan pada orang tua untuk mengizinkan anak ikut PTM. Menurutnya, semua rangkaian PTM berjalan secara sukarela.
"Setelah kita survei, anak-anak mau sekolah, orang tua juga mau sekolah, padahal aturan diperbolehkan bagi anak anak dan orang tua yang ingin anaknya tidak PTM diperbolehkan secara online. Jadi semua ini sukarelawan, tidak ada paksaan dari pemerintah pusat atau DKI," kata Riza.
Menurut Riza, Pemprov DKI tidak bermaksud untuk mengabaikan keselamatan siswa dengan meneruskan PTM. Ia mengatakan, PTM perlu untuk menunjang kualitas pendidikan bagi anak karena pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak berjalan optimal.
"Kita harus memerhatikan kualitas pendidikan anak-anak kita. Selama dua tahun ini, anak-anak kita sekolah daring, ini hasilnya tidak maksimal. Tidak semua anak bisa belajar sendiri, dia harus berinteraksi dengan guru. Begitu juga orang tua, tidak bisa mengajarkan ilmunya (dengan) waktunya di rumah, jadi butuh orang-orang profesional di sekolah," kata Riza.
(twu/pal)
