Revisi SNP Siap Diundangkan, Pendidikan Pancasila Jadi Mapel Wajib

Novia Aisyah - detikEdu
Kamis, 20 Jan 2022 19:00 WIB
Pancasila
Foto: Getty Images/iStockphoto/Sukma Rizqi
Jakarta -

Hilangnya Pancasila dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai mata pelajaran wajib beberapa waktu lalu jadi polemik. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pun akhirnya memutuskan mengajukan revisi.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengungkapkan revisi Standar Nasional Pendidikan merupakan rujukan dan landasan bagi pengembangan kurikulum.

"Saat ini posisinya sudah menunggu pengundangan. Jadi, harmonisasi sudah selesai kita lakukan dan sudah mendapatkan paraf para menteri. Seharusnya ini bisa diundangkan dalam waktu dekat," jelas dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek RI, Rabu (19/01/2022).

Doktor bidang Learning Sciences dari University of Sydney, Australia ini menambahkan, Pendidikan Pancasila ditambahkan sebagai muatan dan mata pelajaran wajib dalam revisi PP 57/2021.

"Salah satu poin yang terkait dengan kurikulum di sini adalah adanya penambahan Pendidikan Pancasila sebagai muatan dan mata pelajaran wajib," kata pria dengan sapaan akrab Nino tersebut.

Seperti diketahui, pada Pasal 40 ayat (2) dan (3) PP 57/2021 yang belum direvisi, Pendidikan Pancasila tidak ada dalam SNP pada kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

Konten bahasa di sana juga tidak disebutkan secara jelas bahasa apa. Dalam kedua pasal tersebut tertulis seperti ini:

Pasal 40

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a. pendidikan agama;

b. pendidikan kewarganegaraan;

c. bahasa;

d. matematika;

e. ilmu pengetahuan alam;

f. ilmu pengetahuan sosial;

g. seni dan budaya;

h. pendidikan jasmani dan olahraga;

i. keterampilan/kejuruan; dan

j. muatan lokal.

(3) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

a. pendidikan agama;

b. pendidikan kewarganegaraan; dan

c. bahasa.

Sementara pada kurikulum pendidikan tinggi, isi Pasal 40 ayat (3) PP 57/2021 di atas berbeda dengan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang bunyinya seperti ini:

(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:

a. agama;

b. Pancasila;

c. kewarganegaraan; dan

d. bahasa Indonesia.



Simak Video "Sekjen Pemuda Pancasila Ngaku Salah Ada Anggotanya Bawa Sajam di Demo DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(nah/pal)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia