Sekolah Penerima BOS Reguler Minimal 60 Siswa, Serikat Guru: Sudah Pantas

Novia Aisyah - detikEdu
Senin, 13 Sep 2021 20:45 WIB
dana bos
Foto: Andhika Akbarayansyah/Tim Infografis
Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan kebijakan syarat minimal 60 siswa dalam tiga tahun terakhir bagi sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sekolah yang jumlah peserta didiknya di bawah itu tidak dapat menerima dana BOS dari pemerintah. Hal itu juga ditegaskan oleh Plt. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto.

Ketentuan yang menimbulkan polemik ini mendapat tanggapan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo dalam rilis tertulis yang diterima detikEdu pada Minggu (12/09/2021) menyampaikan, "Hal tersebut tampaknya dilakukan pemerintah dengan pertimbangan, bahwa jumlah peserta didik yang rendah membuat tidak efisien dalam pengalokasian sumber daya yang terkait dengan guru dan tenaga kependidikan. Sehingga layanan pendidikan tidak sesuai harapan yang berakibat terjadi pemborosan anggaran negara."

FSGI menyatakan bahwa ketentuan minimal 60 siswa bagi sekolah penerima dana BOS reguler ini sudah pantas. Mereka turut menyampaikan sjumlah alasannya.

Pertama, serikat guru tersebut menilai bahwa Permendikbud No. 6 tahun 2021 adalah kewenangan pemerintah sekaligus kepastian hukum. Oleh sebabnya, harus dianggap benar, konsisten, dan tidak boleh ditarik kembali atau dibatalka demi kewibawaan pemerintah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah.

Sehingga, menurut mereka, pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil dapat mengajukan keberatan dalam uji materi peraturan di Mahkamah Agung (MA).

Kemudian, FSGI mengatakan bahwa pihak yang keberatan tidak memahami Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 dengan utuh.

Dalam pasal 3 ayat 3 Permendikbud tersebut, dinyatakan bahwa persyaratan peserta didik yang dimaksud pada ayat 2 huruf 'd' dikecualikan bagi sekolah terintegrasi, sekolah luar biasa, sekolah di daerah khusus, maupun sekolah di wilayah dengan kepadatan penduduk rendah. Maka, menurut mereka, Permendikbud tersebut menyediakan alternatif yang mengakomodasi dan tidak diskriminatif.

FSGI berpandangan bahwa yayasan sebagai pengelola dan penyelenggara pendidikan mempunyai modal awal berupa kesanggupan memenuhi ketentuan minimal yang dianggap wajar oleh pemerintah. Sehingga, ada rasa tanggung jawab menyediakan kebutuhan awal operasional pendidikan, memberi gaji layak, dan bekerja keras memperlihatkan nilai jual.

Dengan kerja keras menarik perhatian wali murid melalui nilai jual tersebut, FSGI berpendapat bahwa jumlah minimal peserta didik sebanyak 60 siswa dapat dipenuhi dalam kurun waktu 1-6 tahun. FSGI meyakini bahwa akan ada sekolah yang mampu memenuhi target minimal tersebut jika diberi cukup waktu.

Mereka juga melihat bahwa Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi Tahun Anggaran 2021 dapat dijadikan motivasi bagi sekolah-sekolah yang punya kondisi khusus agar bisa menerima dana BOS reguler.

Kendati demikian, FSGI juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan dana BOS yang diberikan lewat rekening sekolah. Maka, mereka menganggap perlunya fungsi control berbentuk regulasi. "Pemerintah tidak perlu ragu melanjutkan kebijakannya demi pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk anak bangsa ini," ujar Heru.

Simak Video "Nadiem Pastikan Seluruh Sekolah Dapat BOS, Tak Ada Minimal 60 Siswa"
[Gambas:Video 20detik]
(nah/erd)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia