DPR Apresiasi Kebijakan Nadiem Beri BOS ke Sekolah dengan Siswa Kurang dari 60

Puti Yasmin - detikEdu
Kamis, 09 Sep 2021 15:30 WIB
Alasan Nadiem Mengapa Siswa Harus Segera Sekolah Tatap Muka
Foto: Tangkapan layar YouTube DPR RI/DPR Apresiasi Kebijakan Nadiem Beri BOS ke Sekolah dengan Siswa Kurang dari 60
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim yang memastikan sekolah dengan siswa kurang dari 60 siswa tetap mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2022. Hal itu, diputuskan setelah melakukan kajian dan evaluasi dampak pandemi COVID-19.

Untuk diketahui, pada tahun 2019 Kemendikbudristek memutuskan persyaratan sekolah yang akan mendapatkan BOS minimal memiliki 60 peserta didik. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda pun mengapresiasi keputusan Nadiem untuk tidak memberlakukan kebijakan yang sudah ditetapkan tiga tahun lalu tersebut.

"Kami minta supaya tidak dijadikan standar menyangkut 60 siswa. Saya yakin Kemendikbudristek bisa merumuskan formula kebijakan lain yang bisa menjadi alat untuk melakukan evaluasi supaya sekolah agar lebih baik lagi, tanpa menggunakan instrumen BOS, mohon dicarikan instrumen lain di luar BOS yang lebih efektif,"kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima detikEdu, Kamis (9/9/2021).

Senada dengan itu, anggota DPR lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan, mendukung kebijakan tersebut. Namun, ia mengusulkan agar kebijakan tersebut tidak hanya sampai 2022 saja, melainkan hingga 2024. Menurut Sofyan, dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 butuh waktu dua sampai tiga tahun untuk pulih.

Nadiem pun menilai situasi pandemi saat ini dirasa cukup ekstrim. Ia menyebut, untuk menghadapi pandemi ini perlu fleksibilitas dan tenggang rasa pada sekolah yang masih sulit melakukan transisi untuk menjadi sekolah yang skala minimumnya lebih besar.

Lebih lanjut, kata Nadiem, Kemendikbudristek sangat sensitif terhadap situasi masyarakat. Untuk itu, ia akan terus menerima masukan terhadap persyaratan ini dan melakukan kajian lebih lanjut terkait pemberlakukannya setelah tahun 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Mendikbudristek mengungkapkan, pemanfaatan BOS reguler tidak hanya mengakomodasi operasional di sekolah formal, tapi juga dialokasikan untuk operasional bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Kebijakan tersebut, kata dia, memberi fleksibilitas kepada kepala sekolah untuk menentukan apa yang dapat ditingkatkan dengan dana BOS.

"Ini sudah jadi konsiderasi BOS regular," kata Menteri Nadiem.

Sementara itu, Nadiem memaparkan menjelaskan pada dasarnya BOS berpihak kepada yang paling membutuhkan. Apalagi saat ini alokasi dana BOS di setiap daerah bersifat majemuk, di mana dana yang diberikan dikalikan indeks kemahalan. Dampaknya, satuan pendidikan yang berada di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) bisa mendapatkan dana yang jauh lebih banyak untuk meningkatkan kualitasnya.

"Setiap kali saya dapat masukan bahwa ini bisa berdampak negatif bagi teman-teman yang membutuhkan di daerah terpencil, saya langsung mendengar," ujarnya.

Nadiem juga menggarisbawahi perihal dana BOS afirmatif. Ia mengatakan, satuan pendidikan yang benar-benar membutuhkan akan mendapatkan sesuai kebutuhannya. Setiap kepala sekolah, lanjutnya, benar-benar memiliki kemerdekaan untuk menggunakan apa yang terpenting bagi sekolahnya.

"Itu adalah satu prinsip dasar, jika ada yang mengancam terhadap prinsip itu maka akan saya dengarkan dan langsung saya putuskan," tutup dia.

Simak Video "Nadiem Pastikan Seluruh Sekolah Dapat BOS, Tak Ada Minimal 60 Siswa"
[Gambas:Video 20detik]
(pay/pal)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia