Belum Semua Sekolah Bisa Gelar PTM, Ini Alasan Dirjen PAUD Dikdasmen

Fahri Zulfikar - detikEdu
Kamis, 09 Sep 2021 20:30 WIB
Guru memberikan materi pelajaran saat Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di kawasan SDN 13 Pagi Sunter Agung, Jakarta Utara, Rabu (8/9).
Foto: Pradita Utama
Jakarta - Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas sudah mulai dilakukan sejak 30 Agustus 2021 lalu. Sejumlah daerah dengan level PPKM 1-3 diperbolehkan membuka opsi sekolah tatap muka.

Namun di sisi lain, hingga kini masih banyak daerah yang belum bisa gelar PTM karena berbagai alasan baik kondisi kesiapan infrastruktur hingga daerah PPKM setempat.


Hal ini juga disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Ristek, Jumeri.

"Terkait permasalahan kenapa semua sekolah belum bisa melakukan PTM terbatas, kita menyadari bahwa daerah punya dinamika yang berbeda-beda, mungkin ada daerah yang baru dinyatakan level 3 setelah migrasi dari level 4 atau mungkin masuk ke level 2. Nah ini ada beberapa daerah yang membuat kebijakan untuk yang dulunya sudah pernah uji coba sekarang sudah bisa PTM seperti di DKI Jakarta," ungkapnya saat berbicara pada acara Silaturahmi Merdeka Belajar Eps. 6 yang disiarkan youtube Kemdikbud RI, Kamis (9/9).

Selain sekolah yang sudah pernah uji coba, ada juga sekolah yang langsung dibuka total setelah diizinkan memulai PTM yakni sekolah yang dinyatakan siap oleh satuan gugus (satgas) COVID-19 setempat.

Menurut Jumeri, hingga kini ada sekitar 64 persen sekolah belum buka karena belum diizinkan oleh daerah, termasuk oleh satgas COVID-19 setempat. Jumeri juga menyebut alasan vaksinasi yang belum optimal serta izin orang tua.

"Alasan kedua di antaranya karena sebagian besar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) belum semuanya mendapatkan vaksin sehingga menjadi hambatan. Kemudian ada sebagian orang tua yang belum mengizinkan karena belum mantap mengizinkan anaknya untuk sekolah," terangnya.

Lebih lanjut, Jumeri menerangkan, alasan lain sekolah belum bisa tatap muka dikarenakan belum mengisi daftar isian serta belum siap infrastrukturnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak Ditjen Paud Dikdasmen terus mendorong pemerintah serta melakukan koordinasi setiap lini yang terkait dengan sekolah tatap muka.

"Antisipasi kita adalah bisa mendorong pemerintah daerah dan saya bahagia karena antara pemerintah daerah, pusat, orang tua, peserta didik, guru, dan masyarakat secara umum sudah satu frekuensi," jelas Jumeri.

Kesamaan frekuensi yang dimaksud adalah adanya kepentingan untuk segera membuka sekolah tatap muka terbatas yang bertujuan merelaksasi serta menolong anak-anak sekolah dari risiko-risiko turunnya capaian belajar dan psikologi yang dihadapi.

"Soal beda waktu membuka PTM, hanya soal pertimbangan-pertimbangan khusus di setiap daerah. mungkin di daerah dinyatakan sudah level 3 atau 2 tapi ada gandengan dengan kabupaten kota lain yang masih level 4 sehingga pemda berhati-hati dan itu kami menghargainya," pungkasnya.

Sementara itu, hal serupa juga disampaikan Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi COVID-19 tentang kesamaan frekuensi dan komitmen mendukung opsi PTM terbatas.

"Seperti komitmen kita di awal bersama Dirjen Paud Dikdasmen, pertama adalah memberikan prioritas vaksinasi kepada PTK. Sejak april 2021, pendidik dan tenaga pendidik jadi sasaran vaksinasi di awal dibanding masyarakat umum lainnya," paparnya.

Dikarenakan masih banyak PTK yang belum mendapatkan vaksinasi, hingga saat ini Nadia masih terus mendorong kepada dinas kesehatan untuk segera melakukan koordinasi dan memberikan vaksinasi prioritas.

Tentu prioritas utama tetap lansia, namun selain itu ada juga prioritas kepada PTK dalam rangka menunjang upaya pembukaan pembelajaran tatap muka.

"Ini sudah kita lakukan. Semua kita dorong ke dinas kesehatan untuk melakukan koordinasi secara berjenjang dari kabupaten kota sampai tingkat provinsi," imbuhnya.


Sementara itu, Nadia juga menjelaskan bahwa langkah kerjasama bukan hanya antara dinas pendidikan dengan tim vaksin saja, namun juga kerja sama di level provinsi dan kabupaten kota yang tergabung dalam satgas COVID-19.

"Artinya dari awal untuk PTM yang pasti memastikan protokol kesehatan betul-betul dijalankan. Koordinasi dinas kesehatan dengan dinas pendidikan tentu dalam hal prokes itu, salah satunya adalah keharusan (sekolah) memiliki jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan," tuturnya.

Simak Video "Tempat Rawan Penularan Virus di Sekolah"
[Gambas:Video 20detik]
(faz/lus)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia