Juknis Dana BOS Ditolak Muhammadiyah-NU, Ini Penjelasan Kemendikbudristek

Tim detikcom - detikEdu
Jumat, 03 Sep 2021 20:34 WIB
Sekolah tatap muka untuk tingkat SMP di Kota Bekasi dimulai hari ini. Sekolah tatap muka itu dengan protokol kesehatan ketat.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ditolak sejumlah organisasi pendidikan seperti Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, Taman Siswa, dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik.

Aturan yang berada dalam Permendikbud No 6 tahun 2021 tersebut dinilai mendiskriminasi hak pendidikan anak Indonesia dan melanggar amanat konstitusi negara. Salah satu ketentuan yang disorot yakni sekolah penerima dana BOS reguler harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek Anang Ristanto menyatakan aturan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak tahun 2019, Kemendikbudristek telah mengatur sekolah yang selama tiga tahun berturut-turut memiliki jumlah murid kurang dari 60 orang untuk tidak lagi menerima dana BOS reguler.

Anang menjelaskan pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Lampiran Bab III, Huruf A, angka 2, huruf k, diatur bahwa "Pemerintah Daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan, sesuai dengan kewenangannya harus memastikan penggabungan sekolah yang selama tiga tahun berturut-turut memiliki peserta didik kurang dari 60 peserta didik dengan Sekolah sederajat terdekat, kecuali Sekolah yang dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf i.

"Sampai dengan dilaksanakannya penggabungan, maka sekolah tersebut tidak dapat menerima dana BOS Reguler," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

Pengaturan dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 dan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yang kemudian mendapat penolakan, menurut Anang konsisten dengan kebijakan sejak tahun 2019.

Kemudian sesuai yang tercantum di dalam Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, ada pengecualian terhadap klausul tersebut yaitu bagi sekolah terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB, kemudian bagi sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

Aturan tersebut ujar Anang memberi kesempatan untuk sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah terutama pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain dapat diusulkan Pemerintah daerah kepada Kemendikbudristek mendapat pengecualian.

"Permendikbud tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan melakukan penggabungan sekolah-sekolah yang peserta didiknya terlalu sedikit, karena jumlah peserta didik yang rendah merupakan penanda bahwa para orang tua menganggap kualitas layanan dari sekolah-sekolah tersebut tidak sesuai harapan," ujarnya.

Selain itu, Anang menuturkan kondisi murid yang sedikit menyebabkan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya termasuk dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan. Dengan penggabungan sekolah, tata laksana akan lebih efisien dan secara mutu akan dapat lebih ditingkatkan.

"Jika BOS terus diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kualitas layanan tidak sesuai harapan, maka akan menyebabkan pemborosan anggaran negara. Kemendikbudristek perlu melakukan pembatasan untuk memastikan masyarakat terus menerima layanan pendidikan yang berkualitas," katanya.

Sekolah-sekolah yang dapat membuktikan bahwa rendahnya jumlah peserta didik bukan karena mutu tapi karena hal lain seperti kondisi daerah, maka sesuai aturan, pemerintah daerah setempat dapat segera mengajukan pengecualian kepada Kemendikbudristek.

Anang menyatakan pada tahun 2021 peraturan ini belum berdampak. Semua sekolah, termasuk satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik di bawah 60, masih menerima BOS. "Karena aturan ini mulai sejak tahun 2019 dan semua daerah diberikan kesempatan tiga tahun untuk melakukan penataan. Kemendikbudristek sedang mengkaji kesiapan penerapan kebijakan di atas untuk tahun 2022 dan senantiasa selalu menerima masukan dari berbagai pihak," katanya.



Simak Video "Nadiem Pastikan Seluruh Sekolah Dapat BOS, Tak Ada Minimal 60 Siswa"
[Gambas:Video 20detik]
(faz/pal)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia