Menteri Nadiem Akui Masih Ada Masalah Soal Korupsi Dana BOS

Jakarta -

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim tidak menampik masih terjadinya praktik korupsi dana BOS. Menurutnya, kasus semacam itu bisa dihindari dengan sistem pembelanjaan digital yang transparan dan akuntabel.

Kasus tersebut diungkapkan Nadiem dalam peluncuran Merdeka Belajar episode 12 yang bertajuk "Sekolah Aman Berbelanja bersama SIPLah", Kamis (26/8/2021).

"Kita juga harus mengakui bahwa ada berbagai macam isu dalam korupsi dana BOS yang terjadi di lapangan," ungkapnya.

Selain itu, Nadiem menyebut, banyak kepala sekolah yang mengeluhkan adanya berbagai macam intimidasi dari oknum tertentu. Intimidasi dilakukan agar pihak sekolah melakukan pembelanjaan dana BOS yang sifatnya offline dengan metode yang salah.

Pada tahun ini, pemerintah pusat menyalurkan dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp 53,4 triliun. Dana tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang hanya senilai Rp 51,2 triliun.

Nadiem mengatakan, praktik korupsi dana BOS dan intimidasi bisa dihindari dengan memindahkan sistem belanja offline ke dalam sistem online, yakni dengan platform Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLah.

"Sebenarnya kasus ini bisa dihindari jika penggunaan dana BOS dilakukan melalui online, melalui platform digital," terangnya.

SIPLah merupakan sistem elektronik untuk Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) secara daring yang dananya bersumber dari BOS. Sistem ini telah dirilis sejak 2019 lalu. Hingga saat ini, terdapat 18 mitra pasar dengan lebih dari 1 juta transaksi telah dilakukan.

Platform tersebut dirancang untuk memperbaiki tata kelola keuangan serta dokumentasi elektronik untuk setiap transaksi. Keberadaan SIPLah turut mendorong transparansi dan akuntabilitas, mewujudkan efisiensi anggaran, serta membuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah sebagai mitra PBJ.

"SIPLah ini telah membantu sekolah melakukan pengadaan jauh lebih transparan, lebih aman, dan lebih mudah. Kami memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk meningkatkan jumlah dana BOS untuk ini," papar Nadiem.