Insentif untuk 300 Ribu Guru Madrasah Non PNS Cair, Ini Kriteria Penerimanya

Rahma Indina Harbani - detikEdu
Rabu, 01 Sep 2021 14:15 WIB
Siswa Siswi mengikuti simulasi sekolah percontohan pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 2 Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/8/2020). Pelaksanaan ini dilaksanakan mulai hari ini hingga 28 Agustus 2020. Siswa yang yang mengikuti pelajaran tatap muka hari ini 18 anak perkelas.  setiap kelas 7, 8 dan 9 diwakili 1 kelas yang bergantian setiap harinya.
Foto: Agung Pambudhy/Insentif untuk 300 Ribu Guru Madrasah Non PNS Cair, Ini Kriteria Penerimanya
Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) akan menyalurkan pencairan insentif untuk 300 ribu guru madrasah bukan Pegawai Negeri Sipil (non PNS) mulai September 2021 ini. Besar anggaran yang dikucurkan mencapai hingga Rp 647 miliar.

"Kami alokasikan insentif untuk sekitar 300 ribu guru madrasah bukan PNS dengan anggaran mencapai Rp 647 miliar," kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, dikutip dari laman resmi Kemenag, Rabu (1/9/2021).

Sasaran insentif ini ditujukan kepada guru bukan PNS pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Gus Yaqut berharap dengan insetif ini dapat meningkatkan kinerja bagi para guru madrasah.

"Ini bertujuan memotivasi guru bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan begitu diharapkan terjadi peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik di RA dan Madrasah," ujar dia.

Untuk kriteria penerima insetif guru madrasah non PNS disebutkan oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan M Zain, di antaranya sebagai berikut.

Kriteria Penerima Insentif untuk Guru Madrasah Non PNS

  • Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama);
  • Belum lulus sertifikasi;
  • Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
  • Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama;
  • Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. Diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama dan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Lama Mengabdi;
  • Memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4;
  • Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya;
  • Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama;
  • Belum usia pensiun (60 tahun). Nantinya akan diprioritaskan bagi guru yang usianya lebih tua;
  • Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah
  • Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA atau Madrasah;
  • Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani menambahkan, insentif akan diberikan berdasarkan total kuota dari jumlah guru setiap provinsi. Ia menyebut Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota terbanyak, sebab memiliki jumlah guru madrasah bukan PNS juga paling banyak.

Kemudian, Dhani juga menginformasikan bahwa insentif ini akan disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya melalui rekening yang bersangkutan.

"Tunjangan Insentif bagi guru bukan PNS pada RA atau madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan," tutup dia.



Simak Video "Korupsi Proyek Lab MTs, Eks Pejabat Kemenag Divonis 1,5 Tahun Bui"
[Gambas:Video 20detik]
(rah/erd)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia