P2G Minta Asesmen Nasional Dibatalkan selama Pandemi, Ini Alasannya

Tim detikcom - detikEdu
Kamis, 29 Jul 2021 14:23 WIB
Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di SMAN 15, Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa (8/6). Simulasi ini digelar dengan protokol kesehatan ketat.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk membatalkan penyelenggaraan Asesmen Nasional selama kondisi masih pandemi COVID-19.

Anggota Dewan Pakar P2G Suparno Sastro mengatakan dari Data Kemendikbud 2021 sebanyak 20,1% siswa dan 22,8% guru tak memiliki perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti gawai, komputer dan laptop selama Pembelajaran Jarak Jauh.

Sementara Permendikbud No.17 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional Pasal 5 ayat 4, menyebutkan prasyarat Asesmen Nasional harus dilaksanakan di tempat yang memiliki akses internet.

Realitasnya ada sekitar 120 ribu SD yang belum memiliki TIK (komputer) minimal 15 paket. Termasuk 46 ribu sekolah yang sama sekali tidak punya akses internet bahkan aliran listrik.

"Belum ditambah kualitas sinyal internet yang buruk di beberapa wilayah. Oleh karenanya, pelaksanaan Asesmen Nasional belum dibutuhkan saat ini, ada prioritas lain yang lebih besar yang penting dan mendesak dibenahi," ujar Suparno dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2021).

Prioritas tersebut berupa pembenahan ketimpangan digital yang makin menganga, akses dan kualitas jaringan internet pendukung PJJ yang belum berubah signifikan, ditambah kompetensi guru dalam melaksanakan pedagogi digital yang masih rendah.

Sebelumnya diberitakan, Kemdikbudristek berencana menghelat Asesmen Nasional pada September-Oktober 2021. Asesmen itu berupa Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Sementara Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri mengungkapkan tujuan asesmen untuk memotret kualitas pendidikan nasional termasuk di dalamnya ekosistem sekolah yang sebenarnya Kemendikbudristek sudah punya datanya.

Rapor internasional PISA menunjukkan jika kompetensi siswa Indonesia sangat rendah dalam tiga aspek yakni literasi, numerasi, dan sains. Indonesia di bawah rata-rata skor negara OECD, bahkan masuk ranking lima dari bawah.

Demikian pula hasil rapor nasional seperti dalam Asesmen Kompetensi Minimum Indonesia (AKSI) atau Indonesia National Assessment Programme, skor siswa kita untuk literasi, matematika, dan sains juga masih di bawah rata-rata.

Jika Asesmen Nasional tetap dipaksakan di masa pandemi ini, hasilnya juga akan berpotensi sama dengan hasil AKSI dan PISA sebelumnya. Bahkan bisa lebih buruk lagi.

"Wajar saja, sebab kondisi pembelajaran siswa masih sangat terkendala banyak keterbatasan selama PJJ, PJJ tak efektif, serapan materi oleh siswa hanya 30-40%, banyak kendala dialami siswa selama belajar, pelatihan guru yang timpang selama pandemi," ujar Iman.

Selain itu, Survei Lingkungan Belajar pun telah tiap tahun dibuat Kemendikbudristek, diisi oleh sekolah melalui format Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Peta Mutu Pendidikan (PMP). Menurut Iman karena EDS ini dibuat pemerintah, tentu sekolah akan mengisi dengan jawaban yang baik-baik saja.

Survei Karakter dan Lingkungan Belajar diprediksi juga akan bernasib sama karena yang mengisi sekolah. Iman menuturkan bisa saja guru dan siswa berlomba mengisi survei dengan jawaban yang positif, agar sekolah mereka dilabeli baik bahkan sangat baik oleh Kemendikbudristek.

"Jadi, praktik Survei Karakter dan Lingkungan Belajar berpotensi mendorong guru dan siswa menjawab survei dengan tidak jujur. Demi baiknya profil sekolah di mata pemerintah," ujar Iman.

"Karena hanya sekedar survei, ya isi saja dengan yang baik-baik, begitu prinsipnya. "Survei Lingkungan Belajar dan Survei Karakter tidak akan memotret secara komprehensif dan otentik ekosistem sekolah. Sepanjang metode yang digunakan Kemdikbudristek itu-itu saja."

Iman juga menyoroti Permendikbud No. 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional yang baru terbit. P2G menyatakan indikator Survei Lingkungan Belajar tidak komprehensif, karena hanya mengambil tiga indikator saja yakni Indikator keamanan, Indikator keberagaman/inklusivitas, dan Kualitas pembelajaran.

Menurut Iman, indikator tersebut sangat parsial dan tidak utuh. Padahal ada delapan Standar Nasional Pendidikan (NSP) yang terdapat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan aturan turunannya. "Mestinya delapan indikator SNP inilah yang dipotret," katanya.

"Lagipula "profiling" apa yang dapat dipotret Kemendikbudristek, jika dilakukan melalui survei yang parsial. Sementara itu, akreditasi sekolah selama ini sudah dapat memotret delapan SNP secara utuh dan otentik dan dilakukan lembaga mandiri di luar Kemendikbud secara periodik. Jadi, untuk apa lagi Survei Lingkungan Belajar?" tanya Iman.

Selain itu Iman juga menyinggung alokasi Rp1,48 triliun rupiah untuk penyelenggaraan Asesmen Nasional. Menurutnya, dana ini sebaiknya dialokasikan bagi kebutuhan mendasar pendidikan terutama di masa pandemi COVID-19. "Anggaran digelontorkan sangat fantastis, untuk program yang tidak mendesak dilakukan di masa pandemi," ujar Iman.

Lebih lanjut Iman juga menyebut laporan terbaru dari jaringan guru dan kepala sekolah P2G, Kemdikbudristek baru merilis ke pihak sekolah, daftar 45-50 nama siswa kelas VIII dan XI yang dipilih untuk mengikuti Asesmen Nasional pada Oktober 2021 nanti.

Bagi P2G, ini strategi yang sangat berbahaya bagi sekolah lebih khusus siswa. Para siswa yang dipilih ini akan benar-benar terbebani secara psikologis, sosial, bahkan ekonomi. Pasalnya jawaban mereka akan mempengaruhi potret atau data profiling sekolah.

"Orang tua yang mampu pasti akan mengirim anaknya belajar tambahan ke Bimbel luar sekolah, demi hasil Asesmen Nasional yang tinggi dan memuaskan semua pihak. Sedangkan siswa miskin, apalagi nilai akademik rendah tidak mampu berbuat apa-apa. Siswa miskin dan nilai akademik rendah akan jadi beban sekolah dalam AN," ujar Iman.

Jika ternyata hasilnya rendah, anak termasuk guru berpotensi disalahkan oleh birokrat pendidikan daerah dan dianggap tidak serius menyiapkan Asesmen Nasional agar hasilnya bagus.

"Praktik pembelajaran sekolah akan seperti era UN. Guru akan selalu men-drilling 45-50 anak untuk belajar menjawab kisi-kisi soal Asesmen Nasional. Energi sekolah, guru, kepala sekolah, pengawas, sampai Kepala Dinas akan fokus demi hasil yang terbaik. Demi nama baik sekolah, yayasan, dan Pemda," ujar Iman.

"Lagi-lagi anak akan menjadi korban ambisi orang-orang dewasa melalui kebijakan terstruktur dari Kemendikbudristek. Jika demikian, wajar saja Asesmen Nasional dan UN dipersepsikan sama. Nyatanya hanya beda nama, sedangkan esensi dan daya rusaknya terhadap anak dan sistem pendidikan ternyata masih sama saja."



Simak Video "Alasan Lain Nadiem Hapus UN: Agar Tak Kentara Siswa Miskin dan Kaya"
[Gambas:Video 20detik]
(pal/lus)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia