.webp)
Vaksinasi gotong royong mulai Senin (12/7/2021) bisa diakses individu di Klinik Kimia Farma dengan membayar sejumlah tarif tertentu. Sekolah diminta tidak mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dengan memperdagangkan vaksin.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan ada kekhawatiran seiring animo yang cukup besar dari para orang tua agar anaknya divaksinasi maka ada potensi komersialisasi vaksin kepada mereka.
"Ada demand yang tinggi, dan harapan agar sekolah segera dibuka kalo siswa sudah divaksinasi. Sekolah bisa saja "berinisiatif" vaksinasi mandiri tapi berbayar pada orang tua. Jangan sampai sekolah memperdagangkan vaksinasi bagi anak-anak didiknya," ujar Satriwan daam keterangannya, Minggu (11/07/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tingginya animo para orang tua itu tergambar dari survei nasional P2G dengan responden 9.287 orang tua siswa di seluruh Indonesia pada 5-8 Juli 2021. Hasil survei mencatat sebanyak 63,3% orang tua siswa dari 34 provinsi di seluruh Indonesia setuju untuk melakukan vaksinasi pada anaknya.
Kalau perdagangan vaksinasi sampai terjadi yang jadi korban adalah anak dan orang tua dari kalangan menengah ke bawah. Demi anaknya dapat mengikuti sekolah tatap muka, para orang tua diyakini berupaya keras membeli vaksin walaupun harganya mahal.
"Makanya P2G meminta ada jaminan vaksinasi gratis bagi guru, tenaga kependidikan, dan anak (siswa) dari pemerintah. Dan pemerintah mesti menjamin ketersediaan vaksin bagi anak ini. Kami meminta komitmen pemerintah dalam hal ini," ujarnya.
Dalam diskusi terkait Survei Nasional Sikap Orang Tua Terhadap Vaksinasi Anak dan Pembelajaran Tatap Muka Juli 2021 secara virtual, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengapresiasi orang tua siswa yang menyatakan setuju untuk melakukan vaksinasi pada anaknya.
Syaiful mengatakan respon positif ini harus segera disikapi dengan cepat oleh pihak terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemerintah sampai kini belum melakukan respon cepat terkait hal itu semenjak diumumkannya isu vaksin sudah bisa dilakukan untuk usia 12 tahun ke atas.
"Berikut juga (tidak dimasukkan) dalam skema-skema SKB 4 Menteri atau kebijakan cepat terintegrasi," ujar Syaiful. "Sudahkah Kemendikbud tanya ke Kemenkes berapa vaksin yang sudah siap untuk anak-anak siswa umur 12 tahun ke atas? Butuh berapa lama transisi waktunya agar siswa-siswa harus tervaksin semua?"
(pal/pal)
