Kedua, menyarankan agar Pemda (Dinas Pendidikan dan Kesehatan) melakukan pengecekan assesment daftar periksa kepada sekolah yang telah mengisi online. Melalui asesmen dan observasi, kesiapan sekolah lebih terdata dengan valid.
Sedangkan, bagi sekolah yang belum siap dari segi fasilitas sarana-prasarana pendukung prokes, maka kepala sekolah perlu dibantu oleh Pengawas dan Dinas Pendidikan untuk memenuhi fasilitas pendukung prokes dengan biaya pengadaannya dari Dana BOS.
Ketiga, P2G mendesak Kemendikbudristek, Kemenag, dan Pemda memberikan pelatihan 'blended learning; untuk guru, agar kompetensi guru di bidang pedagogik digital terbangun.
Keempat, P2G sangat berharap desakan Nadiem agar sekolah harus dibuka Juli 2021 tanpa tawar-menawar, hanya berlaku bagi sekolah yang vaksinasi gurunya rampung dan sudah diberikan asesmen kelayakan oleh Pemda untuk memulai PTM. Sedangkan bagi sekolah yang belum, maka opsi perpanjang PJJ adalah yang terbaik.
Kelima, pemetaan terkait kota/kabupaten yang masih zona merah atau oranye, ditambah lagi dengan jumlah peningkatan kasus COVID-19 atau positivity rate masih tinggi. Misalnya, seperti di Jakarta, opsi PJJ masih yang terbaik.
Oleh karenanya, P2G meminta Kemendikbud, Kemenag, dan Pemda benar-benar melakukan koordinasi dan pemetaan. Sedangkan kebijakan sekolah tatap muka Juli mendatang dinilai belum bisa dilakukan serentak.
"Maka, P2G memandang kebijakan sekolah dimulai tatap muka Juli 2021 nanti, tidak dapat dilakukan secara serentak seluruhnya di 514 kota/kab dan 34 provinsi, dengan jumlah 435 ribu sekolah. Ada daerah yang sudah dapat melakukan PTM, tapi ada juga yang masih PJJ," tutup Satriwan.
Simak Video "Nadiem: PPKM Level 1-3 Boleh Sekolah Tatap Muka, Vaksin Bukan Kriteria"
[Gambas:Video 20detik]
(pay/pal)
