Seleksi PPPK Guru, Forum Rektor LPTK: Perhatikan Masa Pengabdian Guru Honorer

Trisna Wulandari - detikEdu
Senin, 24 Mei 2021 15:10 WIB
Kemendikbud wajibkan sekolah beri opsi Pembelajaran Tatap Muka jika guru sudah divaksin. Apa yang harus diperhatikan soal pelaksanaan sekolah tatap muka ini?
Foto: Agung Pambudhy/Seleksi PPPK Guru, Forum Rektor LPTK: Perhatikan Masa Pengabdian Guru Honorer
Jakarta - Pemerintah diminta memperhatikan masa pengabdian guru honorer serta melakukan pengaturan afirmasi yang lebih proporsional untuk pengangkatan guru di daerah 3T, guru SLB, dan guru PAUD dalam seleksi 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal itu diungkapkan Forum Rektor Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas, Senin (24/5/2021).

Rektor Universitas Negeri Padang Ganefri menuturkan, seleksi tahun ini juga perlu penekanan pada pengangkatan guru yang mengabdi di daerah 3T sebab guru di daerah 3T sudah mendapat sertifikat pendidik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Teman-teman (pendidik) berharap ada afirmasi. Kendatipun yang ikut (mengajar di 3T) bukanlah lulusan terbaik dari LPTK, mereka punya komitmen mendidik di daerah 3T," kata Ganefri.

Menurut Ganefri, perbedaan kebijakan pada guru honorer di daerah atau antara sekolah, mencakup gaji dan kesempatan menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial.

Ia menambahkan, perhatian pada guru di daerah perlu untuk merespons isu kesejahteraan, eksploitasi, dan ketidakadilan serta HAM yang dialami guru honorer.

"Khususnya pada tingkat PAUD dan SD, perlu penekanan pada pengangkatan Tenaga Kependidikan dari GTK Honorer," kata Ganefri.

Sementara Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Sumaryanto mengatakan, perlu adanya rekrutmen seleksi mandiri yang diselenggarakan LPTK. Menurut Sumaryanto, hal ini mendukung kembalinya putra-putri daerah dapat kembali mengabdi ke daerah asalnya setelah lulus.

"Dan Untuk pemerataan pendapatan akses pendidikan, daerah 3T perlu mendapat prioritas. perlu rekognisi (dengan pengangkatan). Kalau tidak jadi guru, jadi tenaga kependidikan. Dan ini possible bisa kita backup," kata Sumaryanto.

Adapun Rektor Universitas Negeri Manado Dietje Adolfien Katuuk menuturkan, kebijakan penataan guru dan tenaga kependidikan honorer harus menjamin hak konstitusional GTK honorer tetap terjaga dan terpenuhi.

Adapun kebijakan penataan GTK tidak boleh memasung dan membatasi terlebih menghilangkan hak konstitusional GTK honorer untuk mendapatkan pekerjaan bagi kehidupannya, keluarga, dan masyarakat.

Dietje mengaakan, di sisi lain, kebijakan penataan GTK honorer harus menjamin terpenuhinya standar mutu sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, LPTK perlu payung hukum untuk mendukung tercapainya mutu pendidik.

Ia menambahkan, Pendidikan Profesi Gur (PPG) Mandiri sangat penting untuk memberikan sertifikasi bagi guru honorer.


"Merespons masalah guru honorer 10 tahun mengabdi tapi tidak memenuhi standar kualifikasi, mungkin ada solusi soal program PKK dikembangkan, jadi guru di pedesaan yang tidak memenuhi bisa terjangkau oleh kami (untuk dididik). Karena di daerah banyak yang meminta kami, tapi kamu takut melaksanakan ini karena bisa dianggap tidak legal. Kami butuh payung hukum yang mem-backup kegiatan ini, sehingga masalah ini bisa teratasi," kata Dietje.

Menurut Dietje, perlu ada kebijakan nasional pengangkatan guru terkait sistem rektrutmen sampai penempatan untuk merespons permasalah sebaran guru, sertifikasi, dan kompetensi.

"Dan perlu ada pendidikan khusus mengajar di daerah terpencil. Mereka kadang mengajar dari kelas satu sampai 6, kadang beberapa kelas dan beberapa mata pelajaran. Semoga ada kebijakan secara khusus bagi LPTK untuk mengawal pendidikan ini," kata Dietje.

Sementara Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Bali Gede Adi Yuniarta menuturkan, sistem seleksi dalam rekrutmen PPPK juga perlu mempertimbangkan masa pengabdian guru honorer, terutama bagi guru honorer yang berprestasi.

Menurut Gede, pemerintah perlu memprioritaskan guru-guru tersebut dengan mengutamakan mekanisme profesional untuk memperoleh guru berkualitas. Adapun kompetensi guru dapat ditingkatkan pascapengangkatan.

"Tetap memperhatikan prestasi dan pengabdian, tapi kualitas tetap penting. Jika pengangkatan guru honorer harus melihat kualitas, makan pola peningkatan kompetensi pasca pengangkatan juga harus dikaji," kata Gede.

Di sisi lain, pemerintah perlu membangun mekanisme talent pool bagi calon guru dan tenaga kependidikan ASN yang diperoleh dari rekrutmen jalur pelamar umum, jalur prestasi, atau jalur seleksi internal perguruan tinggi dengan menyediakan formasi sesuai kebutuhan.

"Menurut kami Komisi X dan pemerintah agar mau mengembalikan peran LPTK jadi satu-satunya lembaga untuk menyiapkan pendidikan dan guru. Ini bisa jadi baik menyelesaikan permasalahan guru honorer, agar bisa menjadi ASN dan tidak mengulur waktu lagi," kata Gede.

Simak Video "Kisah Pilu Guru Honorer Banting Setir Jadi Pedagang Asongan"
[Gambas:Video 20detik]
(pay/pay)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia