.webp)
Kasus pemerasan dan gratifikasi yang terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menggemparkan dunia pendidikan tinggi. Peristiwa ini kemudian memicu berbagai respons, termasuk adanya pihak yang mengusulkan dihapuskannya seleksi mandiri perguruan tinggi negeri.
Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok mengatakan jalur mandiri dibutuhkan salah satunya supaya perguruan tinggi bisa melakukan penerimaan mahasiswa baru secara afirmatif. Jika dihapuskan, maka akan ada konsekuensinya.
"Jalur mandiri itu kita butuhkan termasuk untuk bagaimana menyesuaikan dengan kondisi geografis demografis dari wilayah masing-masing PTN agar supaya bisa melakukan proses penerimaan yang afirmatif. Dan itu kan ada dampaknya gitu ya," kata Eduart kepada detikedu pada Minggu (23/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau memang mau dihilangkan, berarti ada konsekuensi yang memang harus kita terima dan kita jalani bersama," tambahnya.
Terkait kasus Unsoed, Eduart menyebut pihaknya menilai hal ini murni kesalahan oknum pimpinan PTN. Sebab, MRPTNI juga sudah melakukan rapat pleno penetapan hasil seleksi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas sistem seleksi.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri, kita akan melakukan evaluasi ya terkait dengan kasus ini. Karena jangan sampai kasus di satu PTN lantas seolah-olah sistem seluruh seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh PTN bermasalah," ungkap Eduart.
Ia menegaskan pihaknya juga tetap akan melakukan evaluasi dan menerima masukan untuk proses seleksi yang jauh lebih baik.
DPR Usul Pembenahan Sistem Seleksi Mahasiswa
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian mengusulkan adanya pembenahan sistem seleksi mahasiswa baru, usai kasus Unsoed terkuak. Ia juga mewanti-wanti agar jangan sampai maba yang sudah diperas justru menjadi korban kedua.
"Intinya, mahasiswa jangan menjadi korban kedua. Yang harus dibenahi adalah sistem penerimaan dan orang-orang yang menyalahgunakan kewenangannya," ungkapnya kepada detikcom (23/8/2026), dikutip dari detiknews.
Di sisi lain, ia juga menyarankan agar maba yang diduga masuk Unsoed melalui pemerasan dicek satu per satu. Akan tetapi, ia meminta agar maba-maba tersebut tidak langsung dihukum atau dikeluarkan karena bisa jadi merupakan korban pemerasan.
"Untuk mahasiswa yang diduga masuk melalui praktik tersebut, jangan langsung dihukum atau dikeluarkan. Harus dilihat satu per satu. Kalau mereka atau orang tuanya justru menjadi korban pemerasan, tentu mereka tidak boleh dikorbankan lagi," kata dia.
"Namun, kalau terbukti ada yang sengaja membeli kursi dan penerimaannya tidak memenuhi ketentuan akademik, kampus perlu melakukan pemeriksaan secara adil dan transparan," imbuh Lalu.
