.webp)
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bersama Universitas Republik Indonesia (URI) menggodok pengembangan Sekolah Vokasi BPOM. Lulusan sekolah ini nantinya menjadi kandidat potensial nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
"Kebutuhan tersebut semakin penting mengingat kompleksitas tantangan pengawasan yang terus berkembang seiring kemajuan ilmu farmasi, teknologi, serta ancaman kejahatan di bidang obat dan makanan," tutur Kepala BPOM, Taruna Ikrar dikutip dari laman resmi BPOM, Jumat (21/8/2026).
Sekolah Vokasi BPOM
Taruna mengharapkan Sekolah Vokasi BPOM bisa menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang sejak awal memiliki nilai-nilai penting. Nilai yang dimaksud seperti scientific competence (kompetensi ilmiah), regulatory competence (paham regulasi), practical competence (kompetensi praktis), serta public service values (nilai-nilai pelayanan publik).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penghadiran SDM yang mumpuni ini disebut Taruna juga bagian dalam membangun ketahanan nasional. Ketahanan nasional menurut BPOM ditentukan oleh berbagai aspek.
"Tidak hanya ditentukan oleh aspek pertahanan militer, tetapi juga kemampuan negara dalam menjamin kesehatan, keamanan pangan, ketersediaan obat, penguasaan teknologi, dan kualitas SDM," paparnya.
Sekolah Vokasi BPOM nantinya akan menjadi bagian dari infrastruktur ketahanan kesehatan nasional. Dengan sistem pendidikan vokasi yang fokus pada praktik, lulusan sekolah ini akan menjadi SDM yang siap menjalani fungsi pengawasan negara di bidang obat dan makanan.
Pelatihan SDM Berbasis AI
Tak hanya soal Sekolah Vokasi BPOM, BPOM dan URI juga berpeluang bekerja sama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI). Kerja sama yang dimaksud seperti pengembangan pelatihan SDM berbasis AI, riset tata kelola pengawasan obat dan makanan berbasis AI, serta pendirian pusat studi yang berfokus pada etika, regulasi, dampak, dan audit teknologi AI.
Taruna menegaskan pemanfaatan teknologi, termasuk AI, harus beriringan dengan peningkatan kualitas manusia. Untuk itu, pendidikan vokasi pengawasan obat dan makanan dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi ketahanan nasional.
"Semakin cerdas teknologi yang kita gunakan, semakin tinggi kualitas manusia dan kepemimpinan yang harus kita bangun," tegas Taruna.
BPOM juga mendukung integrasi AI dalam kurikulum kepemimpinan nasional lintas disiplin. Terutama dalam penguatan literasi dan etika teknologi.
AI menurut Taruna juga perlu diterapkan dalam pengembangan simulated decision lab. Hal ini bisa jadi sarana bagi bagi calon pemimpin untuk menguji formulasi kebijakan dalam berbagai skenario dan risiko nyata.
"Kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah atau Academia-Business-Government (ABG) menjadi salah satu pendekatan yang didorong untuk membangun ekosistem human-centered AI leadership. Melalui kolaborasi tersebut, pengembangan teknologi diharapkan tetap menempatkan manusia dan kualitas kepemimpinan sebagai aspek utama," jelas Taruna lagi.
