Pakar UGM: Lebih dari 10 Juta Orang Berebut Kerja, Pendidikan Harus Direvitalisasi

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Sartono, menyoroti tingginya angka pengangguran dan pencari kerja di Indonesia. Agus menilai pemerintah punya tantangan untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Agus memaparkan bahwa setiap tahun setidaknya terdapat 3,5 juta lulusan SLTA (SMA/SMK/MA dan sederajat). Sementara hanya sekitar 2 juta anak tersebut yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, baik karena alasan daya tampung, keterbatasan ekonomi orang tua, maupun keterbatasan kapasitas akademik siswa.

Sisanya sekitar 1,5 juta lulusan SMA terpaksa masuk ke pasar tenaga kerja. Di sisi lain, terdapat setidaknya 1,95 juta lulusan perguruan tinggi (D1-S1/S2) yang juga masuk pasar kerja. Sementara data Sakernas BPS per Mei 2026 menunjukkan angka pengangguran sebanyak 7,22 juta orang.

"Sehingga secara total terdapat setidaknya 3,45 juta pencari kerja baru. Ditambah dengan angka pengangguran sekitar 7,22 juta, terdapat setidaknya 10,67 juta pencari kerja," kata Agus kepada detikEdu, Sabtu (8/8/2026).

"Di sinilah tantangan riil bagi pemerintah agar menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga penciptaan kesempatan kerja meningkat," imbuhnya.

Lebih dari 10 Juta Orang Berebut Cari Kerja

Agus mengatakan dengan adanya lulusan SMA, diploma, dan sarjana setiap tahunnya, jumlah pencari kerja mencapai 10,67 juta orang. Ini mengindikasikan bahwa kesempatan akan semakin sempit dengan kompetensi yang beragam.

"Tidak heran di setiap kesempatan perekrutan kerja atau job fair selalu membludak peminatnya," ujarnya.

Kondisi ini memungkinkan anak-anak lulusan kampus 'menurunkan' level dengan pekerjaan yang seharusnya untuk level lulusan SMA. Mereka masuk ke pasar kerja yang gajinya lebih rendah supaya tidak menganggur.

"Bayangkan, dengan menurunnya level akibat kurangnya kesempatan kerja, gaji yang diterima hanya cukup untuk bertahan dan tidak sempat menabung. Termasuk untuk memenuhi kewajiban pembayaran BPJS saja, masih banyak yang tidak mampu," imbuh Agus.

Situasi ini juga cukup mengkhawatirkan karena data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang pembiayaan pinjaman online (pinjol) legal di Indonesia menembus Rp105,14 triliun per Juni 2026. Angka ini melonjak tajam sebesar 25,88% secara tahunan.

"Ini merupakan peringatan serius betapa bahayanya jika konsumsi dibiayai dengan utang," lanjutnya.

Agus mengatakan, pemerintah perlu melakukan revitalisasi pendidikan. Tujuannya agar lulusan tidak menambah jumlah pengangguran yang sudah ada.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Tujuannya untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Kemudian, saat ini sudah ada program prakerja, termasuk magang. Program magang diharapkan memperkecil kesenjangan antara kemampuan siswa dan kebutuhan industri.

"Pemerintah kala itu juga membuat rencana pembangunan politeknik di berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Tujuannya, selain mencetak tenaga kerja level menengah yang siap kerja, juga membekali calon entrepreneur muda," terang Agus.

Agus menilai strategi pengembangan politeknik ini perlu dilanjutkan agar setidaknya dapat mengurangi pencari kerja lulusan SMA yang minim kompetensi. Berbekal pendidikan vokasi, diharapkan tercipta wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya maupun orang lain.

Selain itu, kata Agus, pendekatan lain adalah pentingnya pemerintah mendorong industrialisasi, karena tanpa itu persoalan ketenagakerjaan akan semakin buruk.

"(Pemerintah perlu) memanfaatkan momentum Keputusan MK terkait anggaran fungsi pendidikan, saatnya melihat kembali kebijakan lama yang belum tuntas dilaksanakan," ungkap Agus.

Di sisi lain, perlu pembenahan kualitas perguruan tinggi, khususnya penguatan kemampuan riset dan inovasi.

"Apa pun jenjang dan jenis pendidikannya, bottom line-nya adalah "kebekerjaan" lulusan atau dalam istilah yang lebih halus, waiting time lulusan agar tidak justru menambah pengangguran," pungkasnya.