India Blokir Telegram gegara Kebocoran Soal Ujian Masuk Kedokteran

ADVERTISEMENT

India Blokir Telegram gegara Kebocoran Soal Ujian Masuk Kedokteran

Novia Aisyah - detikEdu
Rabu, 17 Jun 2026 18:00 WIB
Ilustrasi telegram
Foto: Getty Images/stockcam
Jakarta -

Pemerintah India melarang penggunaan aplikasi Telegram hingga 22 Juni mendatang. Langkah ini dilakukan karena terjadi kebocoran soal jelang ujian nasional masuk perguruan tinggi kedokteran yang akan diselenggarakan ulang.

Pemerintah India mengatakan Telegram digunakan untuk 'menipu kandidat' yang mengikuti ujian masuk kedokteran National Eligibility cum Entrance Test (NEET).

Badan Ujian Nasional Kementerian Pendidikan India mengatakan langkah ini diambil sebagai respons atas penggunaan platform Telegram oleh kelompok-kelompok curang untuk menipu kandidat yang mengikuti ujian ulangan NEET 2026 yang dijadwalkan pada 21 Juni 2026.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dikutip dari Deutsche Welle, Pemerintah India menyebut pihaknya menyesalkan ketidaknyamanan akibat pemblokiran aplikasi pesan tersebut. Kebijakan ini dikatakan, pasti akan memengaruhi ratusan ribu orang dan merupakan langkah terakhir setelah upaya untuk menghapus konten tidak membuahkan hasil.

Pemblokiran Telegram dilakukan berdasarkan ketentuan ketat dalam undang-undang IT, yang memungkinkan blokir akses ke situs online. Hal ini juga dikatakan demi kepentingan kedaulatan dan integritas India.

ADVERTISEMENT

Para aktivis mempertanyakan ketentuan tersebut. Aktivis menilai sikap Pemerintah India digunakan untuk mengekang kebebasan berbicara di negara tersebut.

Skandal Soal Ujian Bocor

Pembatalan ujian NEET yang sangat kompetitif ini memicu kemarahan di seluruh negeri. Media India juga melaporkan kasus bunuh diri di kalangan remaja setelah pembatalan ujian NEET.

Kebocoran soal ujian juga menyebabkan protes besar-besaran oleh Partai Janta Kecoa (Cockroaches Janta Party/CJP) yang baru saja dibentuk. Mereka menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan.

Tentang Partai Kecoa

Sebagai informasi, CJP adalah parodi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi, yang telah berkuasa sejak 2014. CJP bukanlah partai politik formal, melainkan gerakan daring yang dibangun di sekitar isu satire politik.

Dikutip dari BBC, kriteria keanggotaan CJP mencakup pengangguran, malas, selalu online, dan memiliki kemampuan untuk 'mengoceh' secara profesional.

Gerakan ini diciptakan oleh Abhijeet Dipke, seorang ahli strategi komunikasi politik dan mahasiswa di Universitas Boston. Ia mengatakan ide tersebut muncul sebagai lelucon.

Sebelum pindah ke Amerika Serikat, ia bekerja dengan Partai Aam Aadmi (AAP), sebuah organisasi politik yang muncul dari gerakan antikorupsi di India lebih dari satu dekade lalu. Ia dikenal karena eksistensinya yang kuat di media sosial.




(nah/faz)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads