.webp)
Universitas Indonesia (UI) menyatakan, saat ini tengah melakukan kajian mendalam soal perumusan model Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selaras dengan tata kelola universitas. UI menuturkan dukungannya terhadap program gizi nasional, terutama yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Pelaksanaannya harus akuntabel, profesional, dan selaras dengan fungsi utama universitas sebagai pusat pendidikan dan riset," kata Rektor UI, Prof Dr Ir Heri Hermansyah ST M Eng, IPU dikutip dari laman UI, Jumat (7/5/2026).
UI menilai MBG merupakan sebagai investasi strategis bagi generasi muda Indonesia. Program ini disebut sebagai fondasi penting Indonesia Emas 2045.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Heri megatakan UI menyambut arahan pemerintah agar perguruan tinggi ikut berkontribusi pada program MBG, dengan kesungguhan dan kepekaan dinamika di masyarakat.
"Sebagai universitas riset, peran utama UI adalah memperkuat program MBG melalui pendidikan tenaga ahli gizi dan kesehatan, riset inovasi pangan dan gizi, kajian kebijakan, sosialisasi berbasis bukti, serta monitoring dan evaluasi berbasis metode ilmiah," jelas Heri.
Selain itu, UI disebut memiliki beberapa program studi (prodi) yang relevan dengan program MBG yakni seperti prodi Gizi dan Kesehatan Masyarakat, Teknologi Bioproses, dan Pendidikan Dokter dan Ilmu Keperawatan.
UI menyampaikan optimisme untuk dapat memberi dampak signifikan untuk keberhasilan program gizi nasional lewat pendekatan berbasis keilmuan dan tata kelola yang baik.
Apakah UI Akan Dirikan SPPG?
Sebelumnya, kepada detikEdu, Rektor UI mengatakan SPPG di bawah universitas harus dikaji dulu sebelum diputuskan akan dibuka atau tidak.
"Nah, terkait dengan tadi MBG, di dalam universitas, itu kan kita memiliki banyak unit usaha. Ada yang punya hotel, misalnya kita di UI punya Wisma Makara. Di dalam Wisma Makara itu ada dapur yang sudah biasa melayani masakan dan lain-lain untuk tamu hotel dan lain-lain," kata Heri di kantornya, Senin (4/5/2026).
"Nah, seandainya nanti ada MBG pun, SPPG ya, ini perlu dikaji terlebih dahulu ya. Tentunya bukan di universitasnya, tetapi di unit usahanya yang lebih relevan. Jadi bukan di universitasnya yang memiliki tugas yang sudah jelas, yaitu pendidikan, riset inovasi, dan pengajaran masyarakat. Nah, unit usaha yang relevan yang tentunya seharusnya nanti yang menangani," jelasnya.
Pembukaan SPPG di kampus sebelumnya disampaikan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana. Ia menyebut kampus bisa mulai mempertimbangkan untuk punya setidaknya satu SPPG.
"Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri," ujar Dadan.
Kampus yang sudah memiliki SPPG ada Universitas Hasanuddin. Mendatang, IPB University juga menyusul.
(cyu/nah)
