.webp)
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) ungkap rencana pembatasan kuota pendaftaran mahasiswa baru (maba) jenjang S1 di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH). PTNBH utamanya akan didorong menjadi universitas riset.
Universitas riset mengharuskan PTNBH fokus pada riset dan menerima lebih banyak mahasiswa pascasarjana. Baik jenjang S2 maupun S3, dan mengkhususkan banyak menerima maba S3.
Mengetahui rencana tersebut, dua rektor di perguruan tinggi swasta (PTS) beri tanggapan. Rektor Universitas YARSI, Prof Fasli Jalal, mengaku sangat setuju dengan rencana ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini juga kerap disampaikan oleh berbagai pimpinan PTS di rapat dengar pendapat bersama DPR. Ia juga menyebut bila DPR telah memantau prakteknya di lapangan dan ikut kaget dengan jomplangnya jumlah mahasiswa di PTN, terutama PTNBH dan PTS.
"Setuju (usulan pembatasan kuota maba S1 di PTN), sangat setuju dan itu memang harapan kita dalam beberapa rapat dengar pendapat dengan DPR," kata Prof Fasli kepada detikEdu usai acara Peluncuran Program Pendidikan Dokter Spesialis di Auditorium Al-Quddus Universitas YARSI, Jakarta, Kamis (12/2/2026) ditulis Jumat (13/2/2026).
"DPR melihat sendiri ke lapangan, kaget juga, kenapa di PTNBH membuka kuota sampai satu PTNBH bisa menerima mahasiswa 4 kali lipat dari jumlah total (PTS), misalnya YARSI, kan itu terlalu banyak," sambungnya.
PTS Bisa Fokus Menerima S1
Lebih lanjut Prof Fasli tak bisa memungkiri bila PTN dan PTNBH menjadi kampus yang bisa mengejar daya saing dengan universitas global. Alasannya lantaran PTN dan PTNBH memiliki cukup memiliki doktor dan guru besar, sehingga bisa memberikan yang terbaik.
Hadirnya universitas riset menurutnya mengharuskan PTN dan PTNBH memperkirakan berapa jumlah mahasiswa S1 yang bisa dikelola dengan baik. Mengingat mereka akan diberi mandat untuk fokus di program pascasarjana.
Pembatasan kuota penerimaan maba di PTN dan PTNBH akan memberi peluang pada PTS. PTS nantinya bisa fokus menerima mahasiswa S1 dan membuat pendidikannya lebih berguna dan relevan.
"Karena jumlahnya (jumlah mahasiswa di PTS) kan penting. Kalau sekarang tertatih-tatih dengan dapat 20-30 mahasiswa mesti nggak akan bisa (PTS berjalan)," jelasnya.
Pemetaan Bidang Ilmu PTN dan PTS
Tanggapan berbeda diberikan oleh Universitas Katolik Atma Jaya, Prof Yuda Taruna. Menurutnya, PTN dan PTS pada dasarnya sama-sama bertujuan untuk pengembangan ilmu anak bangsa.
Bukan soal tarik-tarikan jumlah mahasiswa, pemerintah seharusnya mengutamakan untuk memetakan bidang ilmu di PTN dan PTS. Untuk itu, masalah utama saat ini menurutnya bukan soal jumlah tetapi aspek kolaboratif.
"Ahli-ahli banyak di PTN, ahli-ahli (juga) banyak di PTS kemudian banyak tersebar dan mungkin batasan-batasan PTN dengan PTS dalam soal pengembangan nanti ke depannya apapun bidang ilmunya (bisa terjadi). Mungkin bukan soal jumlahnya dulu kalau menurut saya, di petakan dahulu (bidang ilmunya)," ucap Prof Yuda.
Prof Yuda membenarkan bila PTN memiliki situasi yang lebih unik di banding PTS. PTN punya dukungan pemerintah hingga pengembangan ilmu yang dalam.
Ia menyarankan bila PTN bisa fokus pada bidang ilmu tertentu, khususnya ilmu dasar. Sedangkan, PTS bisa mengembangkan bidang ilmu umum lainnya.
Rektor Universitas Katolik Atma Jaya itu juga menyatakan bila PTN dan PTS pada dasarnya tidak bersaing untuk mendapatkan mahasiswa. Mengingat titik berat pengembangan bidang ilmu dasar memang perlu dapat dukungan pemerintah dan hal tersebut ada di PTN.
"Titik beratnya adalah keilmuan yang tanda kutip kesannya ilmu dasar saat ini perlu dibangun keminatannya. Itu harus ada dukungan pemerintah lebih besar dan masalahnya pemerintah kan menuju PTN dengan pendanaan yang besar," tutur Prof Yuda.
