.webp)
Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini PhD mendorong agar perguruan tinggi negeri (PTN) besar di Indonesia membatasi jumlah penerimaan mahasiswa baru jenjang S1. Sementara itu, ekspansi PTN dapat dialihkan ke S2-S3 berbasis riset, program postdoctoral, dan kolaborasi riset internasional.
"Kita berharap teman-teman negeri itu berfokus kepada riset dan pascsarjana ya. Ada pembatasan ya. Yang kedua, reposisi PTN sebagai universitas riset," ucapnya pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X dengan Rektor PTN dan PTS di Jakarta, disiarkan di kanal YouTube TVR Parlemen, Selasa (10/2/2026), dikutip dan ditulis Rabu (11/2/2026).
Ia menambahkan, upaya ini juga bertujuan agar lulusan perguruan tinggi berkualitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Supaya kita, Bapak-Ibu sekalian, coba lihat Gontor kampusnya, pesantrennya, menghasilkan tokoh-tokoh yang hebat seperti Hidayat Nurwahid, Din Syamsudin dan kawan-kawan," imbuhnya.
Didik menilai, penerimaan mahasiswa baru S1 di PTN yang mencapai 18 ribu hingga 26 ribu per tahun berisiko menurunkan fungsi PTN sebagai produsen ilmu pengetahuan demi menutupi biaya operasional.
Hal ini menurutnya juga menyulitkan PTN utama untuk bersaing secara global untuk masuk 100 besar dunia seperti kampus Singapura, China, dan Malaysia.
Ia berpendapat, fenomena ini muncul usai PTN mendapat status sebagai PTN Badan Hukum (PTN BH). Diketahui, PTN BH didorong mencari sumber pendanaan di luar subsidi negara dari APBN.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2020, pendapatan PTN BH tersebut berasal dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTNBH, kerja sama tridharma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan PTNBH, APBD, dan/atau pinjaman.
Banyaknya mahasiswa baru PTN menurutnya turut berdampak pada beban mengajar dosen yang berlebih. Di samping itu, riset menjadi administratif dan terfragmentasi, yang turut mengganggu kontribusi PTN pada inovasi nasional.
Ia menambahkan, kondisi ini juga memicu persaingan tidak setara antara PTN dan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk memperoleh mahasiswa baru. Sementara itu, Didik mengatakan, insentif fiskal dan dukungan riset juga perlu diberikan untuk PTS berkualitas dengan skema matching fund antara negara dan masyarakat.
Selama tidak ada koreksi, menurutnya, PTN tetap besar tetapi fungsinya menurun, PTS melemah dan beberapa kolaps, target universitas RI dapat bersaing secara global tidak tercapai, dan ekonomi nasional tidak berbasis inovasi.
(twu/nwk)
