.webp)
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ledia Hanifa Amalia bercerita komisinya mendapati banyak keluhan dari perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS). Masalah-masalah itu mulai dari soal administrasi kampus hingga angka kredit dosen.
"Saya tuh jadi anggota dewan tuh capek pak. Capeknya karena yang ngelapornya itu kok gitu-gitu aja, nggak berubah-ubah," katanya dalam acara Urun Rembuk: Masa Depan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia di Universitas Paramadina, Kampus Cipayung, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Permasalahan Administrasi Kampus
Ledia mengungkap masalah-masalah yang sering ia tampung banyak berkaitan dengan administrasi. Salah satu misalnya kehilangan berkas.
"Ada yang mengurus profesornya udah 3 kali berkasnya hilang padahal itu kan di harusnya ada di kita, kenapa bisa hilang gitu," ungkapnya heran.
Keluhan berikutnya soal turunnya angka kredit. Hal ini terjadi karena adanya perubahan regulasi Permenpan RB No 1/2023 tentag konservasi angka kredit lama ke sistem baru.
"Menurut saya ini juga menjadi bagian yang paling harus kita perbaiki keseluruhannya. Apalagi yang angka kreditnya turun gitu, udah banyak sekali jadi persoalan-persoalan kita ini baik dalam sistem pengelolaan secara negara, perguruan tinggi maupun juga di wilayah yang lebih mikro," kata anggota dewan dari Fraksi PKS tersebut.
Rumitnya Laporan KIP Kuliah
Tak cuma dari sisi dosen, Ledia juga menerima masukan dari mahasiswa penerima KIP Kuliah. Menurutnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) perlu membenahi kembali sistem laporan penerima KIP Kuliah.
"Laporannya astagfirullahaladzim udah lebih dari ujian disertasi karena bahkan detailnya, bahkan penerima KIP Kuliah tiap semester sekarang mesti lapor dan laporannya," katanya.
Menurut Ledia, Kemendiktisaintek perlu menyederhanakannya karena data penerima, penyaluran, dan rekening setiap mahasiswa telah Kemendiktisaintek simpan dalam database-nya.
Jumlah Kuota Mahasiswa PTN
Ledia juga melihat para pimpinan PTS sering mempertanyakan bagaimana pemerintah mengelola regulasi kuota mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN). Pasalnya, porsi mahasiswa PTN memakan kuota PTS.
"Kita juga perlu melihat ada hal yang dikejar jadi kan hidup dan mati mengejar jumlah student body yang luar biasa banyak. Ternyata bukan cuma PTS yang mengejar student body yang banyak PTN juga demikian jadi rebutan," katanya.
Bahkan, ia mendapati salah satu PTN asal Aceh yakni Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) sempat menjadi objek laporan para pimpinan PTS karena pembukaan kuota mahasiswa baru yang terlalu banyak.
"Bapak-Ibu ketika kami kunjungan ke Aceh itu, Ya Allah swasta itu marahnya sama Unsyiah karena buka 7 kali ujian mandiri. Yang dimarahin bukan Unsyiah tapi DPR-nya," ujar Ledia.
(cyu/cyu)
