Mahasiswa Nepal di Luar Negeri Terhimpit Biaya Kuliah Usai Krisis Politik

ADVERTISEMENT

Mahasiswa Nepal di Luar Negeri Terhimpit Biaya Kuliah Usai Krisis Politik

Novia Aisyah - detikEdu
Senin, 22 Sep 2025 19:00 WIB
Demo Nepal.
Demo Nepal. Foto: Reuters
Jakarta -

Mobilitas mahasiswa Nepal yang keluar negeri terganggu setelah protes massa menentang korupsi. Aksi protes di Nepal kemudian memicu penutupan-penutupan berskala nasional, termasuk di sektor bank-bank.

Kantor-kantor publik dan lembaga-lembaga keuangan lumpuh selama beberapa hari sebelum pemerintahan sementara dilantik dan memulihkan stabilitas.

Bagi mahasiswa yang bersiap memulai kuliah di luar negeri musim gugur ini, waktunya terbilang sangat buruk. Pasalnya, bank-bank sempat mengalami penundaan operasional.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Bizz Education, sebuah konsultan rekrutmen mahasiswa, Hari Karki mengatakan penutupan tersebut telah menghalangi mahasiswa untuk memproses pembayaran uang kuliah, mengamankan CAS mereka, atau mengakses pinjaman pendidikan. Sehingga banyak mahasiswa yang kini kesulitan memenuhi tenggat waktu pendaftaran.

Ia menambahkan, bahkan mahasiswa Nepal yang sudah berada di Inggris pun menghadapi kesulitan pembayaran biaya kuliah karena pembekuan perbankan.

ADVERTISEMENT

Profesor pendidikan tinggi di Morgan State University di AS, Krishna Bista menggambarkan skala gangguan ini sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Dengan terhentinya operasional perbankan dan ketidakstabilan politik yang masih berlangsung, ribuan mahasiswa tidak dapat mentransfer biaya kuliah, mendapatkan visa dan dokumen terkait imigrasi, atau mengakses pinjaman pendidikan, sehingga membahayakan jadwal pendaftaran mereka," ujarnya kepada Times Higher Education, dikutip Senin (22/9/2025).

"Penutupan sistemik seperti ini jarang terjadi dan menimbulkan ancaman akut bagi mobilitas mahasiswa Nepal yang pindah ke luar negeri," katanya.

Bista mengatakan beberapa universitas sudah secara informal memberikan penangguhan singkat, pendaftaran daring bersyarat, atau fleksibilitas rencana pembayaran atau otorisasi kerja darurat jangka pendek bagi mahasiswa.

"Namun, respons yang diberikan masih belum konsisten dan sebagian besar bergantung pada kebijaksanaan masing-masing institusi, alih-alih langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi.

"Institusi dan pembuat kebijakan dapat membantu dengan menawarkan perpanjangan tenggat waktu, pendaftaran sementara sambil menunggu pembayaran lunas, dana darurat untuk kesulitan, dan keterlibatan diplomatik untuk menstabilkan saluran perbankan. Komunikasi yang jelas dan terkoordinasi dengan mahasiswa terdampak juga penting," lanjutnya.

Dalam Jangka Pendek, Jumlah Mahasiswa Kuliah di Luar Bisa Turun

Sejak pemerintahan baru menjabat, penerbitan Surat Keterangan Tidak Keberatan, yang diwajibkan untuk transfer biaya kuliah ke luar negeri, telah dilanjutkan. Bank-bank juga kembali memproses pinjaman pendidikan.

Namun, meskipun kegiatan operasional normal telah mulai berjalan kembali sejak pemerintahan baru, Bista memperingatkan dalam jangka pendek, jumlah mahasiswa yang meninggalkan Nepal kemungkinan akan menurun tajam karena mahasiswa melewatkan periode pendaftaran yang krusial.

"Ini pasti salah satu revolusi tercepat di dunia - Nepal sudah kembali ke jalurnya dalam seminggu karena pemerintahan sementara sudah terbentuk dan berfungsi penuh," kata Direktur Nabil Bank dan Presiden Asosiasi Alumni Australia di Nepal, Ananta Poudyal.

Bista menambahkan permintaan untuk studi di luar negeri kemungkinan besar tidak akan memudar dalam jangka panjang.

"Minat yang kuat di antara mahasiswa Nepal untuk melanjutkan pendidikan tinggi di negara-negara berbahasa Inggris - khususnya Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia - tetap stabil dan kemungkinan akan terus berlanjut meskipun ada gangguan saat ini," ungkapnya.




(nah/pal)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads