.webp)
Visa pelajar di Washington DC menjadi salah satu prioritas Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Amerika Serikat (AS), Dwisuryo Indroyono Soesilo.
Dwisuryo dilantik oleh Presiden Prabowo pada 25 Agustus 2025. Sekarang ini ia sedang menunggu surat kepercayaan atau credential letter dari Istana.
Dwisuryo dijadwalkan menuju ke AS pada pekan depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya masih di Jakarta saat ini, dan meskipun saya akan tiba di Washington, salah satu prioritas saya adalah melihat apa kebijakan terkini di AS terkait visa untuk pelajar Indonesia," ungkap Dwisuryo dalam wawancara khusus dengan Antara (9/9/2025), dikutip Rabu (10/9/2025).
8.400 Mahasiswa RI di Amerika Serikat
Dwisuryo mengatakan sekarang ini ada sekitar 8.400 mahasiswa RI yang tengah menempuh pendidikan di AS. Mereka semua menempuh kuliah di berbagai jenjang pendidikan mulai dari sarjana, magister, sampai doktoral.
Dwisuryo menyinggung soal visa pelajar F-1. Ia merujuk pada perbincangannya dengan Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, Peter Hammond.
Dubes Dwisuryo membantah isu yang menyebut semua mahasiswa yang sudah menerima visa F-1 harus membatalkan studi lantaran kebijakan baru AS terkait visa pelajar.
"Tidak benar bahwa seluruh mahasiswa Indonesia yang sudah menerima visa F-1 harus membatalkan rencana studi mereka ke AS atau harus pindah ke negara lain. Karena kebijakan itu belum final, dan masih dalam proses peninjauan," tegasnya.
Ia mengatakan kebijakan yang diberlakukan AS kepada setiap negara bisa berbeda. Berdasarkan informasi yang diterima Kedutaan Besar AS di Jakarta dan dari Duta Besar Hammond, setiap negara mendapat perlakuan berbeda.
Ia menekankan Indonesia tidak termasuk dalam beberapa kebijakan tersebut.
"Namun, izinkan saya meyakinkan Anda bahwa ketika saya tiba di Washington, saya akan memastikan langsung perkembangan kebijakan ini, khususnya untuk kepentingan mahasiswa Indonesia," ucapnya.
Menurutnya, kerja sama antara Indonesia dan AS saat ini lebih setara dan seimbang. Salah satunya terlihat dari ribuan sebagian pelajar di negara itu, yang sebagian dibiayai sektor swasta, sebagian lagi didanai negara melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan hanya sebagian kecil yang memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat.
AS melalui kebijakan terbarunya memang memperketat aturan soal penerima dan pemegang visa, termasuk visa F untuk mahasiswa internasional.
Menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, terlalu lama membiarkan mahasiswa asing dan pemegang visa lain tinggal hampir tanpa batas waktu, menimbulkan risiko keamanan, membebani anggaran negara, serta merugikan warga Amerika Serikat sendiri.
(nah/nwk)
