.webp)
Ratusan mahasiswa kembali mendatangi Gedung DPR pada Selasa (9/9/2025). Mereka mendesak pemerintah dan DPR untuk memenuhi 17+8 tuntutan rakyat.
Mengutip laporan detikNews, massa datang dari mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan UIN Jakarta tiba di Gedung DPR sekitar pukul 14.34 WIB. Mereka membawa spanduk bertuliskan 'Menangkan Tuntutan Rakyat'.
"Terkait untuk aksi hari ini, memang tajuk yang kami bawa adalah rakyat tagih janji. Jadi kita datang untuk menagih janji, yang tuntutan 17+8, di mana sebenarnya sudah diterima ya oleh pemerintah dan anggota Dewan, yang mana itu juga tuntutan kolektif masyarakat, baik kali dari influencer, mahasiswa, masyarakat sipil. Seluruhnya itu tuntutan yang kita minta untuk segera dituntaskan, untuk segera dilunasi," kata mahasiswa UI, Diallo Hujanbiru, di depan DPR, dikutip dari detikNews, Selasa (9/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah dan DPR Hanya Memenuhi 3 Tuntutan
Sebelumnya, aliansi dari berbagai lapisan masyarakat telah menggaungkan 17+8 tuntutan rakyat untuk dipenuhi pemerintah dan DPR. Pertama, berisi 17 tuntutan untuk dipenuhi dalam waktu dekat yakni 5 September dan 8 tuntutan untuk jangka panjang yang harus dipenuhi 31 Agustus 2026 mendatang.
Mahasiswa UI kemudian melakukan kajian untuk mendesak 17+8 tuntutan rakyat kepada pemerintah dan DPR. Hasil kajian menyebut, tuntutan rakyat tidak sepenuhnya dikabulkan usai melewati batas waktu (5 September).
Mereka menilai, pemerintah belum serius mengelola aspirasi masyarakat. Di sisi lain, publik masih jauh dari kata puas.
Hasilnya jauh dari kata memuaskan. Hanya 3 tuntutan yang tercapai, 10 baru sebatas janji awal, 4 malah mundur, sementara 8 sama sekali belum digubris. Fakta ini menegaskan bahwa pemerintah belum memenuhi standar minimum yang diharapkan rakyat.
Daftar Lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat
Daftar tuntutan 17+8 tuntutan rakyat yang digaungkan di media sosial disusun oleh influencer matematika Jerome Polin bersama sejumlah rekan influencer yang lain seperti Salsa Erwina, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami, Abigail Limuria, serta Fathia Izzati.
Selain itu, tuntutan juga dirangkum dari desakan 211 organisasi masyarakat sipil, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hingga pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.
17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu
1. Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil: TNI diminta kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Tim Investigasi Independen: Membentuk tim untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28-30 Agustus 2025 secara transparan.
3. Bekukan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR: Batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR.
4. Publikasi transparansi Anggaran DPR: Publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
5. Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah: Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah.
6. Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Tidak Etis: Pecat atau beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
7. Komitmen Partai Politik: Partai harus mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Dialog Publik: Libatkan anggota DPR dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
9. Bebaskan Demonstran: Lepaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.
10. Hentikan Kekerasan Polisi: Polri diminta mematuhi SOP pengendalian massa dan menghentikan tindakan represif.
11. Proses Hukum Pelaku Kekerasan: Tangkap dan adili secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM.
12. Segera kembali ke barak: Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil
13. Disiplin Internal TNI: Pastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen TNI: TNI harus berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guruh, buruh, nakes dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem Kepolisian agar Profesional dan Humanis
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
(faz/nwk)
