.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Selasa (12/8/2025). Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas penguatan SDM dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, RIni salah satunya menyinggung soal jenjang karier dosen PPPK. Ia mengatakan, jenjang karier bagi dosen dan tenaga pendidik PPPK dilakukan lewat mekanisme perubahan jenjang jabatan untuk menduduki jenjang lebih tinggi melalui pengadaan instansi.
Pada pengadaan instansi tersebut, dosen PPPK yang hendak menduduki jenjang jabatan tertentu akan menjalani uji kompetensi dan memenuhi persyaratan. Ketentuannya tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) No 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dapat diusulkan pengadaan instansi sesuai PermenPANRB 6/2024 khusus untuk dosen PPPK untuk dapat menduduki jenjang jabatan tertentu setelah uji kompetensi dan terpenuhi persyaratan," ucapnya di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (12/8/2025), dilansir laman Menpan.
Karier Dosen PPPK di PTN Baru
Pertemuan tersebut juga membahas jabatan tinggi bagi dosen dan tenaga pendidik, khususnya pada PTN baru. Dalam hal ini, PTN baru adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah dan PTN yang berasal dari perguruan tinggi swasta.
Rini mengatakan, pada 2016, Pemerintah mendirikan 35 PTN baru yang terdiri dari 15 universitas, 4 institut, dan 16 politeknik. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN baru, para dosen dan tendik PTN baru diangkat menjadi PPPK melalui formasi khusus.
Lebih lanjut, dalam PermenPANRB No 6 Tahun 2024, dosen PPPK beserta tendik PPPK bisa menduduki jenjang jabatan lebih tinggi. Syaratnya, Kemdiktisaintek harus mengajukan formasi yang dapat diisi PPPK.
"Terkait usulan mendudukkan jabatan di kampus, tentu saja boleh, asal Kemendiktisaintek mengajukan formasi bahwa jabatan tersebut bisa diisi PPPK. Jadi kami juga bisa mengontrol jabatan-jabatan PPPK," kata Rini.
Pada kesempatan tersebut, Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan akan membahas lebih lanjut skema dosen dan tendik untuk menempati jabatan tertentu pada perguruan tinggi bersama Kementerian PANRB.
Ia menyatakan pihak Kemdiktisaintek saat ini juga sedang menyusun rancangan Keputusan Mendiktisaintek (Kepmendiktisaintek) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru.
"Kami sejalan dengan Menteri PANRB, untuk aturan terkait jabatan tinggi bagi PPPK akan kami bahas lebih lanjut lagi," kata Brian.
Terpisah, sebelumnya Menteri PANRB Rini Widyantini menghadiri diskusi virtual yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI), Jumat (1/8/2025). Diskusi ini antara lain membahas karier dosen PPPK dan arah kebijakan pemerintah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas ASN.
Ketua Umum DPP ADAPI, Dr Moh Nor Afandi mengatakan, perhatian terhadap karier dosen PPPK juga mendukung kepentingan perguruan tinggi. Untuk itu, ada persoalan-persoalan karier dosen PPPK yang perlu ditangani pemerintah.
"Kepastian karier, di mana tadi juga sempat disinggung terkait dengan jabatan fungsional yang kemudian tidak bisa diurus, tidak ada pengakuan masa kerja sebelum PPPK, padahal kita sudah mati-matian mencerdaskan anak bangsa. Kemudian adanya kontrak yang hanya membatasi 5 tahun," tutur Afandi, disiarkan dalam kanal YouTube UIN KHAS Jember.
(twu/nwk)
