.webp)
Australia akan meningkatkan penerimaan mahasiswa asing tahun depan. Kebijakan ini dibarengi pemberian insentif kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan stok tempat tinggal dan pendaftaran dari Asia Tenggara.
Canberra telah mengumumkan kebijakan "tingkat perencanaan nasional" sebesar 295.000 tempat bagi mahasiswa internasional yang masuk pada 2026. Kuantitas tersebut naik dari 270.000 pada 2025.
Batas indikatif perguruan tinggi akan 9 persen lebih tinggi dari 2025 dan kuota perguruan tinggi swasta akan naik 3 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ingin Australia Dilihat sebagai Destinasi Pendidikan Premium
Pemerintah Australia akan mengizinkan universitas negeri untuk mengajukan alokasi yang lebih besar jika meningkatkan keterlibatannya dengan Asia Tenggara atau membangun perumahan mahasiswa di dalam atau di luar kampus, baik dari sumber daya mereka sendiri maupun bermitra dengan perusahaan akomodasi komersial.
Namun dalam perubahan lainnya, lulusan internasional dari sekolah menengah Australia, perguruan tinggi kejuruan negeri, atau penyedia jalur afiliasi tidak akan dihitung dalam batas tersebut jika mereka melanjutkan ke universitas yang didanai publik.
Pemerintah Australia akan memperbarui instruksinya kepada staf imigrasi tentang cara menerapkan alokasi tersebut. Berdasarkan pengaturan saat ini yang diuraikan dalam arahan menteri 111, pemrosesan visa diwajibkan diperlambat bagi institusi yang telah mencapai 80 persen kuota mereka.
"Ini soal memastikan pendidikan internasional berkembang dengan cara yang mendukung mahasiswa, universitas, dan kepentingan nasional," kata Menteri Pendidikan Australia Jason Clare.
"(Hal ini) memberikan kepastian bagi sektor pendidikan untuk terus memberikan pengalaman pendidikan berkualitas tinggi kepada mahasiswa internasional, sambil tetap memperhatikan prioritas nasional," imbuhnya, seperti dikutip dari Times Higher Education.
Asisten Menteri Pendidikan Internasional Julian Hill mengatakan pemerintah Australia secara bijaksana mengelola ukuran dan bentuk pasar mahasiswa dalam negeri melalui pertumbuhan yang berkelanjutan.
"Kami ingin mahasiswa melihat Australia sebagai destinasi premium di mana mereka dapat mengakses pendidikan berkualitas tinggi dan pengalaman mahasiswa yang luar biasa," ungkapnya.
Dalam pesannya untuk forum Asia Pasifik The PIE, Hill mengatakan fokusnya adalah mendukung mahasiswa "sejati" dan penyedia pendidikan berkualitas. Ia mengatakan ingin bekerja sama dengan sektor ini untuk mencegah penyalahgunaan visa, melindungi masyarakat rentan, mendorong studi di daerah, mendukung kebutuhan keterampilan nasional, dan membangun soft power atau kekuatan yang lembut.
"Angka-angka saat ini menunjukkan tren ke tingkat yang berkelanjutan, meskipun masih ada pekerjaan lebih lanjut untuk mengatasi masalah distribusi, komposisi, dan integritas," ujarnya.
Pengumuman ini dinilai sebagai kabar baik bagi sektor yang dilanda ketidakpastian pada tahun lalu, ketika perubahan visa pelajar baru difinalisasi pertengahan Desember, yakni beberapa bulan setelah institusi mulai merencanakan penerimaan mereka.
Kenaikan yang moderat ini juga akan menyenangkan banyak universitas, meskipun beberapa mungkin masih merasa dirugikan. Alokasi institusi didasarkan pada wisuda 2023, sehingga universitas yang mengalami peningkatan tajam pada 2024 termasuk UNSW Sydney, Charles Sturt, dan Western Sydney terpaksa mengurangi alokasi.
Asosiasi Pendidikan Internasional Australia (IEA) mengatakan penyedia pendidikan tinggi independen jelas akan kecewa karena menerima peningkatan yang lebih kecil daripada universitas negeri. Namun, CEO Phil Honeywood menyambut baik berakhirnya "penghitungan ganda" mahasiswa jalur masuk dan langkah-langkah untuk mendorong fokus Asia Tenggara dan lebih banyak hunian.
"Paket ini... telah dikalibrasi secara cermat untuk mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan dan realitas politik karena tidak dapat meningkatkan jumlah mahasiswa terlalu cepat," katanya.
Honeywood mengatakan Pemerintah Australia telah memilih untuk tidak menghukum institusi yang telah melampaui alokasi 2025 mereka,
"Tetapi kami mengantisipasi langkah-langkah pembatasan yang akan diterapkan untuk menghentikan kelebihan pendaftaran pada tahun 2026," ujarnya.
Universities Australia menyatakan akan bekerja sama secara konstruktif dengan pemerintah dalam merancang arahan yang baru dari kementerian.
"Ini adalah pendekatan yang masuk akal dan akan memberikan stabilitas dan kepastian yang sangat dibutuhkan universitas," kata kepala Universities Australia, Luke Sheehy.
Independent Higher Education Australia menyambut baik kebijakan peningkatan dan pertumbuhan yang moderat ini, tetapi juga menentang pembatasan penerimaan mahasiswa internasional dan perbedaan perlakuan antara sektor pendidikan tinggi negeri dan swasta.
Langkah-langkah tersebut tidak banyak membantu sektor perguruan tinggi berbahasa Inggris yang sedang kesulitan, mengingat perguruan tinggi bahasa yang berdiri sendiri telah dibebaskan dari pembatasan institusional. Times Higher Education memahami Pemerintah Australia sedang mencari penghematan untuk mengimbangi penurunan biaya visa bagi mahasiswa internasional yang mengambil kursus singkat.
Pemerintah di sana juga berencana untuk menyerahkan alokasi tempat mahasiswa internasional kepada Komisi Pendidikan Tinggi Australia yang baru pada 2027.
(nah/nwk)
