Tunjangan Dosen Non PNS Kena Efisiensi Rp676 M, Mendikti Respons Begini

Tunjangan dosen non PNS Kemendiktisaintek terkena efisiensi Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu sebesar Rp676 miliar dari pagu awal Rp2,7 triliun. Efisiensi 25 persen ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Satryo mengatakan pihaknya mengusulkan agar tunjangan dosen non PNS kembali ke pagu awalnya. Ia menjelaskan, tunjangan dosen non PNS seharusnya tidak kena efisiensi karena merupakan bagian dari anggaran non efisiensi rupiah murni, seperti halnya gaji dan tunjangan pegawai Kemendiktisaintek dan bantuan sosial atau beasiswa Kemendiktisaintek.

"Karena ini (seharusnya) tidak terkena efisiensi, maka kami usulkan kembali supaya tidak ada efisiensi, sehingga pemotongannya itu 0 persen, kembali ke angka Rp 2,7 triliun," katanya di rapat kerja dengan Komisi X DPR, dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen, Kamis (13/2/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anggaran Kemendiktisaintek 2025 semula Rp56,6 triliun, kemudian kena efisiensi Rp14,31 triliun atau 25 persen. Satryo menyatakan pihaknya hendak melakukan pengusulan kembali hingga anggaran yang akan diefisiensi berubah dari Rp14,31 triliun menjadi Rp6,78 triliun atau 12 persen dari anggaran semula.

Simak anggaran bantuan, layanan, dan program Kemendiktisaintek yang kena efisiensi dan besar usulan kembalinya di bawah ini.

Rancangan Perubahan Anggaran Kemendiktisaintek 2025

1. Anggaran Non Efisiensi (Rupiah Murni/RM)

Gaji dan Tunjangan Pegawai

Pagu awal: Rp13,512 triliun
Efisiensi: - (0 persen)
Usulan Kemendiktisaintek: 0 persen

Tunjangan Dosen Non PNS

Pagu awal: Rp2,704 triliun
Efisiensi: Rp676 miliar (25 persen)
Usulan Kemendiktisaintek: 0 persen

Bantuan Sosial atau Beasiswa

Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah

Pagu awal: Rp14,698 triliun
Efisiensi: Rp1,310 triliun (9 persen)
Usulan Kemendiktisaintek: 0 persen

Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI

Pagu awal: Rp194 miliar
Efisiensi: Rp19 miliar (10 persen)
Usulan Kemendiktisaintek: 0 persen

Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi atau ADik

Pagu awal: Rp213 miliar
Efisiensi: Rp21 miliar (9 persen)
Usulan Kemendiktisaintek: 0 persen

Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang atau KNB

Pagu awal: Rp85 miliar
Efisiensi: Rp21 miliar (25 persen)
Usulan Kemendiktisaintek: 0 persen

Beasiswa Dosen dan Tendik di Dalam dan Luar Negeri

Pagu awal: Rp236 miliar
Efisiensi: Rp59 miliar (25 persen)
Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: 0 persen

2. Anggaran Layanan Publik

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sekolah Unggul Garuda

Pagu awal: Rp2 triliun
Efisiensi: Rp1,2 triliun (60 persen)
Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: 0 persen

Bantuan Lembaga

Bantuan Operasional PTN (BOPTN)

Pagu awal: Rp6,018 triliun
Efisiensi: Rp3,009 triliun (50 persen)
Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: 0 persen

Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTNBH)

Pagu awal: Rp2,370 triliun
Efisiensi: Rp1,185 triliun (50 persen)
Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: Rp711 miliar (30 persen)

Program Revitalisasi PTN (PRPTN)

Pagu awal: Rp856 miliar
Efisiensi: Rp428 miliar (50 persen)
Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: 0 persen

Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT)

Pagu awal: Rp250 miliar
Efisiensi: Rp125 miliar (50 persen)
Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: 0 persen

Bantuan Kelembagaan PTS

Pagu awal: Rp365 miliar
Efisiensi: Rp182 miliar (50 persen)
Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: 0 persen

Program Lainnya

Pagu awal: Rp1,935 triliun
Efisiensi: Rp830 miliar (43 persen)
Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: Rp 830 miliar (43 persen)

Satryo mengatakan program lainnya diefisiensi sesuai instruksi pemerintah, dalam hal ini untuk perjalanan dinas, belanja barang modal, dan lain-lain.

"Itu kita kumpulkan, kami mengikuti efisiensi oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu) sebesar 43 persen, tetap seperti itu sehingga efisiensi yang kami lakukan di Diktisaintek untuk porsi ini (anggaran layanan publik) adalah Rp1,541 triliun," tuturnya.

3. Program Sumber Daya Non RM

Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN)

Pagu awal: Rp1,539 triliun
Efisiensi: Rp927 miliar (60 persen)
Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: Rp 927 miliar (60 persen)

Pinjaman Luar Negeri (PLN)

Pagu awal: Rp688 miliar
Efisiensi: Rp209 miliar (30 persen)
Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: Rp 209 miliar (30 persen)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pagu awal: Rp839 miliar
Efisiensi: Rp520 miliar (62 persen)
Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: Rp 520 miliar (62 persen)

Badan Layanan Umum (BLU)

Pagu awal: Rp8,049 triliun
Efisiensi: Rp3,578 triliun (44 persen)
Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: Rp3,578 triliun (44 persen)

Lainnya (Rupiah Murni Pendamping/RMP dan Hibah Luar Negeri/HLN)

Pagu awal: Rp49 miliar
Efisiensi: Rp8 miliar (17 persen)
Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: Rp8 miliar (17 persen)

Satryo mengatakan program sumber dana non rupiah murni merupakan dana pinjaman maupun dana investasi dari berbagai sumber dana untuk pengembangan perguruan tinggi.

Ia menyatakan pihaknya akan mengikuti usulan efisiensi Dirjen Anggaran Kemenkeu dengan sejumlah potensi dampak.

"Dampaknya mungkin penundaan penyelesaian, kebanyakan ini, fisik untuk pengembangan kampus. Kalau ada pengurangan, efisiensi, berarti penyelesaiannya akan mengalami penundaan pada tahap berikutnya," ucapnya.

Angka-angka di atas belum termasuk tunjangan kinerja dosen PNS sebesar Rp2,5 triliun.

"Saya berharap Bapak-Ibu anggota DPR terhormat Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan atau efisiensi Kemendiktisaintek tidak Rp14,3 triliun, tapi menjadi hanya Rp6,785 triliun saja," tambahnya.