.webp)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta Lembaga Penyedia Dana Pendidikan (LPDP) menggodok skema dana pinjaman pelajar atau student loan untuk berkuliah. Ia meminta kajian tersebut agar dilakukan dengan cermat.
Sri Mulyani pun mengungkapkan sisi "gelap" dari dana pinjaman mahasiswa yang diterapkan di beberapa negara maju. Ia memberi contoh student loan di negara Amerika Serikat yang ternyata menimbulkan masalah jangka panjang.
"Tapi kita juga waspada, di negara maju, di Amerika itu sudah dilakukan dan menimbulkan masalah jangka panjang," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK Kuartal I Tahun 2024 yang dipantau secara daring pada Selasa, (30/1/2024) lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada pertengahan tahun 2022 lalu Presiden Biden mengumumkan rencananya untuk menghapuskan utang mahasiswa sebesar USD 400 miliar. Hanya saja usulan tersebut ditolak Mahkamah Agung AS Juni 2023.
Keputusan pengadilan tersebut mengecewakan banyak peminjam salah satunya Claude Reed yang pada 2023 lalu berusia 74 tahun. Dikutip dari The New York Times, Reed menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mencoba melunasi pinjaman untuk membiayai kuliah di University of Wisconsin.
Bahkan setengah abad setelah menyelesaikan kuliah, ia masih memiliki utang sebesar USD 4.600. Jumlah tersebut lebih besar dari pinjaman awal yang diambil Reed sebanyak USD 3.300 di tahun 1970.
Riset Terkini Soal Student Loan di AS
Menurut data dari Departemen Pendidikan, AS, yang dikutip dari Newsweek, sebanyak 43 juta orang AS diperkirakan memiliki total pinjaman pelajar sebesar USD 1,75 triliun.
Pada bulan Maret 2020, ketika pandemi Covid 19 mengguncang perekonomian dunia termasuk AS, pemerintahan Presiden Donald J. Trump mengambil kebijakan agar pembayaran cicilan pinjaman ditunda sebagai langkah bantuan darurat.
Moratorium ini bahkan diperpanjang sembilan kali oleh Kongres, Trump, dan penggantinya, Presiden Joe Biden hingga Oktober 2023. Setelah pembekuan dicabut, sebanyak 22 juta peminjam mendapat tagihan untuk pertama kalinya. "Hanya" 60 % yang membayar cicilan tersebut pada bulan berikutnya.
Menurut penelitian Federal Reserve Bank of Philadelphia dirilis 18 Januari 2024 lalu, yang dikutip Bloomberg, menyebut bahwa lebih dari separuh (56%) yang gagal membayar tagihan student loan secara penuh pada Oktober 2023 mengatakan alasan utamanya adalah pembayaran yang tidak terjangkau.
Riset ini muncul ketika pemerintahan Biden mengkaji cara baru untuk melakukan "write-down" pinjaman atau membuat cicilan lebih terjangkau, setelah rencana pengampunan utang yang lebih luas ditolak oleh Mahkamah Agung AS pada Juni tahun lalu.
Selain itu disebut pula, sekitar 22% peminjam memperkirakan akan gagal melakukan setidaknya satu pembayaran yang dijadwalkan pada kuartal terakhir tahun 2023. Bahkan sekitar setengah dari kelompok tersebut mengatakan tidak bisa membayar tagihan di 3 bulan tersebut.
Studi itu juga menyebutkan ada sekitar 25 % peminjam yang sebenarnya berniat akan membayar cicilan tapi terkendala layanan dari penyedia student loan.
Pada akhir Oktober 2023 lalu, Mohela (Missouri Higher Education Loan Authority) sebagai salah satu penyedia layanan student loan gagal mengirimkan tagihan tepat waktu kepada 2,5 juta peminjam. Akibatnya, terjadi tunggakan pembayaran lebih dari 800 ribu peminjam.
CNBC pun melaporkan, pada awal Januari lalu, 3 penyedia pinjaman mahasiswa lainnya seperti Aidvantage, EdFinancial dan Nelnet gagal memenuhi kewajiban kontrak untuk mengirimkan laporan tagihan tepat waktu ke 758 ribu peminjam untuk bulan pertama pembayaran.
(pal/faz)
