.webp)
Dunia perkuliahan tengah digegerkan oleh kebijakan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang bekerja sama dengan pinjaman online dalam memberikan bantuan pendanaan bagi mahasiswa. Hal ini menuai tanggapan dari banyak pihak, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Guna menghindari kebijakan serupa terjadi di kampus lain, Sri kini tengah mengkaji pengadaan student loan. Sri meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk membahas terkait kebijakan ini.
"Terkait dengan adanya mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, kita sekarang sebetulnya sedang membahas dalam dewan pengawas LPDP, meminta LPDP untuk kemungkinan mengembangkan yang disebut student loan," ujar Sri, dikutip dari detikfinance, Selasa (30/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berkaca pada Kebijakan di Amerika Serikat
Meskipun student loan akan memberikan manfaat baik bagi mahasiswa, Sri tetap melihat kemungkinan buruknya. Ia mengatakan, student loan masih menjadi masalah jangka panjang di Amerika Serikat (AS).
Pasalnya, pembayaran student loan bisa dilakukan setelah mahasiswa lulus dan bekerja. Menurut Sri, hal tersebut dapat memicu moral hazard yang tentunya merugikan banyak pihak.
"Maka kita juga akan melihat. Kita sudah membahas dengan perbankan, LPDP, nanti akan merumuskan bagaimana affordability dari pinjaman itu sehingga tidak memberatkan student, tapi juga tetap mencegah terjadinya moral hazard dan tetap memberikan afirmasi terutama pada kelompok yang tidak mampu. Itu semua kombinasi yang harus nanti kita capture dalam desainnya," jelas Sri.
Sri mengatakan bahasan ini tengah dikaji LPDP. Harapannya, akan tercetus keputusan yang baik bagi pelajar di Indonesia.
"Saat ini LPDP sedang membahasnya untuk bisa kemudian kita sampaikan dan kita putuskan dalam dewan pengawas," ujarnya.
Perlu diketahui, dana LPDP menyediakan berbagai bantuan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan. Saat ini, dana abadi LPDP berjumlah Rp 139 triliun dan akan dialokasikan untuk dana penelitian, perguruan tinggi, pesantren dan lainnya.
"Jadi LPDP sebagai instrumen dana abadi melakukan banyak hal merespons," tambah Sri.
Meski demikian, Sri mengingatkan masyarakat untuk tidak terfokus pada dana LPDP. Pemerintah masih mempunyai program pendanaan lainnya dalam menyuplai kebutuhan pendidikan.
"Kita punya dana pendidikan melalui transfer ke daerah, melalui Kemendikbud, BRIN, dan lain-lain. LPDP adalah complement-nya, jadi jangan kemudian memikirkan satu-satunya untuk mengadili semua isu hanya LPDP, enggak," terang Sri.
(cyu/nwk)
