.webp)
Penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 ini ditarget lebih dari Rp 2.000 triliun. Sistem administrasi pajak pun didorong untuk ditingkatkan dan diperkuat dengan digitalisasi.
"Sekarang ini adalah era digitalisasi bagaimana kita bisa collecting pendapatan pajak dengan sistem yang lebih baik karena dunia berubah ke arah digitalisasi. Dengan pengamanan sumber daya pajak, mendorong sumber pendapatan domestik lebih optimal. Karena dengan pendapatan domestik yang semakin baik akan bisa membiayai atau melakukan investasi yang cukup dalam pencapaian target-target kita sebagai bangsa dan negara," ujar Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto.
Hal itu disampaikan Teguh dalam acara International Tax Policy Dialogue, yang bertema Tax and Financial Reporting Digitalization: Improving Tax Administration System. Acara tersebut merupakan awal dari rangkaian Dies Natalis FEB UI yang ke-73 serta bagian dari side event ASEAN Indonesia Chairmanship 2023, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (27/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Teguh menambahkan, pihaknya mendorong pemerintah meningkatkan sistem administrasi pajak dengan memperkuat digitalisasi. Harapannya, pembayaran dan penerimaan pajak lebih efektif, efisien dan akuntabel guna kepentingan pembangunan Indonesia.
Isu mengenai pajak, lanjut Teguh, sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, FEB UI mendukung penuh komitmen pemerintah dalam mendorong pembayaran, penerimaan dan optimalisasi penggunaan pajak yang lebih baik dengan memperkuat digitalisasi.
Dia mengatakan, dalam konteks mendorong pemerintah meningkatkan sistem administrasi pajak dengan memperkuat digitalisasi, FEB UI siap untuk terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri.
"Kolaboratornya pasti banyak, ada alumni, industri, pemerintah, masyarakat, international organization. Bagaimana kita bisa mendorong atau menghasilkan better evidence, better policy, dan better society. Sehingga FEB UI dapat terus berperan dalam pembangunan nasional di Indonesia, menghasilkan kontribusi positif di dalam public policy making yang efektif dan berdampak luas kepada seluruh pemangku kepentingan," tutur Teguh.
Di forum yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa tahun ini penerimaan pajak Indonesia untuk pertama kalinya akan menembus Rp2.000 triliun ketika ekonomi berkembang dengan signifikan, dari target sekitar Rp1.900 triliun. Nufransa menambahkan, saat ini ada sekitar 60 juta wajib pajak, dengan wajib pajak aktif sekitar 25 juta.
Dengan kondisi demikian, Nufransa sepakat dengan Teguh, peningkatan sistem administrasi pajak dengan digitalisasi perlu terus diperkuat. Dalam era digital seperti sekarang ini semua kewajiban perpajakan sudah bisa disediakan dalam bentuk online atau digital, mulai dari pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan.
"Kami pun terus-menerus meng-upgrade proses dan juga SOP supaya ini bisa lebih cepat, lebih efisien, dan juga bisa menguntungkan dari sisi wajib pajak. Namun di sisi lain juga meningkatkan kepatuhan. Tentu saja pelayanan ini akan terus kami tingkatkan," urai Nufransa.
Ditambahkan Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Imam Arifin pengumpulan pajak sangat menentukan masa depan Indonesia. Oleh karena itu menurutnya reformasi atau penguatan digitalisasi terkait dengan administrasi perpajakan menjadi sangat penting di era saat ini.
"Agar proses utilisasi data itu bisa dilakukan maksimal, sehingga proses pengawasan dan audit dan juga nanti membangun compliance wajib pajak itu bisa jauh lebih baik. Harapannya nanti dalam jangka pendek atau jangka menengah, selain services kepada publik, kepada masyarakat dengan dibantu oleh teman-teman akuntan atau konsultan pajak, kita juga bisa ke depan mencapai tax ratio yang paling tidak bisa menjaga sustainability pembangunan di negara kita," papar Imam.
Penguatan digitalisasi, lanjut Imam, akan diiringi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, reformasi organisasi, meningkatkan kualitas SDM, termasuk penguatan regulasi bekerja sama dengan parlemen.
"Harapan kita itu semua nanti bisa menuju ke arah payungnya ya, compliance. Karena inti dari segala administrasi perpajakan ini meningkatkan compliance sehingga penerimaan pajak bisa optimal," tutupnya.
(nwk/erd)
