Harga BBM Naik, Dosen UNS Soroti Kreativitas Pemerintah saat Buat Kebijakan

Harga BBM Naik, Dosen UNS Soroti Kreativitas Pemerintah saat Buat Kebijakan

Fahri Zulfikar - detikEdu
Rabu, 07 Sep 2022 19:30 WIB
Kenaikan BBM tidak menyurutkan warga untuk memburunya, ini terlihat di SPBU Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumsel.
Ilustrasi masyarakat antre mengisi BBM yang naik. Foto: Dikhy Sasra
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, hingga non subsidi per Sabtu (3/9) lalu. Keputusan ini menuai respons dari beberapa pakar termasuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Dosen FEB UNS, Lukman Hakim, S.E., M.Si., Ph.D. mengatakan bahwa kenaikan harga BBM merupakan sesuatu hal yang tak bisa dihindari.

Namun Lukman menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dilakukan pada waktu yang tidak tepat.

Terlebih, kata Lukman, pemerintah tidak memiliki kebijakan publik yang tertata dan terkesan terburu-buru dalam menaikkan harga BBM ini.

"Kenaikannya jangan terlalu tinggi. Seharusnya harga tidak langsung dinaikkan sebanyak itu, melainkan bertahap. Atau ada angka tengah agar masyarakat yang terdampak tidak keberatan dengan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kenaikan harga komoditas lain," ujar Lukman dikutip dari laman resmi UNS, Rabu (7/9/2022).

Perlu Membuat Kebijakan Secara Bertahap

Dengan kenaikan ini, Lukman mengatakan sudah seharusnya pemerintah lebih kreatif dalam membuat kebijakan publik.

Menurutnya, pemerintah harus menyusun kebijakan tanpa membuat masyarakat menjadi terbebani. Misal saat pemerintah mengeluarkan kebijakan peralihan dari Premium ke Pertalite secara bertahap dahulu.

Pada saat itu, pemerintah mengedukasi masyarakat untuk beralih dari BBM nilai oktan Research Octane Number (RON) 88 atau Premium ke BBM RON 90 atau Pertalite untuk mengurangi masalah polusi.

"Dampaknya secara perlahan masyarakat dengan sukarela memilih untuk menggunakan Pertalite yang selisih harganya tidak terlalu banyak," terang Lukman.

Kritik untuk Pemerintah

Lukman menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki kebijakan publik yang lebih tertata sebelum memutuskan menaikkan harga BBM tersebut.

"Pemerintah harus lebih kreatif dalam membuat kebijakan publik. Juga membuat kebijakan publik yang sifatnya terintegratif dengan kebijakan yang sudah ada. Jangan sampai kebijakan publik yang sudah dikeluarkan justru membebani masyarakat," tuturnya.

Sebagai informasi, pasca pengumuman kenaikan, saat ini harga BBM bersubsidi jenis Pertalite naik dari Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter, sedangkan harga Solar subsidi naik dari Rp 5.150/liter menjadi Rp 6.800/liter.

Kemudian harga Pertamax naik dari Rp12.500/liter menjadi Rp 14.500/liter. Namun demikian, untuk BBM jenis non subsidi kenaikan harga tersebut berbeda di setiap wilayah masing-masing.



Simak Video "Saling Dorong Mahasiswa Jambi dan Polisi saat Demo Tolak Kenaikan BBM"
[Gambas:Video 20detik]
(faz/kri)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia