.webp)
Kasus suap dalam jalur mandiri Unila menuai kontroversi. Buntut kasus tersebut mengarah pada desakan dihapuskannya jalur mandiri PTN.
Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Dr Karomani diketahui mendapat suap melalui seleksi mandiri Unila hingga Rp 5 M. Suap yang diberikan oleh setiap orang tua bervariasi, dengan rentang Rp 100 juta sampai Rp 350 juta.
Mengenai hal ini, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) sampai mendesak dihapuskannya jalur mandiri di PTN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya setuju harus dihapuskan jalur mandiri, saya kira paling pas penerimaan mahasiswa baru itu satu jalur, artinya jalur penuh, udah nggak ada jalur mandiri, bisa jalur prestasi atau jalur berkaitan dengan ujian seleksi penerimaan, semua ikut di situ," kata koordinator MAKI Boyamin Saiman dikutip dari detikNews, Senin (22/8/2022).
Boyamin menilai jalur mandiri yang ada saat ini justru membuka peluang terjadinya aksi suap. Pihaknya meyakini, sulit mempertanggungjawabkan jika ada uang yang lebih besar yang harus dibayarkan mahasiswa baru untuk masuk PTN.
"Paling tidak ada permasalahan ketika jalur mandiri ini kemudian menjadi ada uang yang lebih besar yang harus dibayarkan calon mahasiswa yang diterima jalur mandiri. Itu aja pertanggungjawabannya agak susah itu, gimana pencatatannya, dan lain sebagainya," katanya.
"Dan itu menimbulkan peluang untuk terjadinya suap karena bisa saja diminta bayar Rp 50 juta, itu kemudian yang resmi, yang tidak resmi bisa aja Rp 100 juta," imbuhnya.
Tidak hanya MAKI, Komisi X DPR RI juga mengamini usulan tersebut.
"Baiknya memang jalur mandiri di PTN itu dihapus saja. Diganti dengan test seleksi resmi, gelombang 1, 2, dan 3. Dengan biaya semester progresif, jadi jelas dan terukur. Sehingga tidak terjadi lobby-lobby bawah tangan. Dan transparan penggunanya. Tak hanya di dalam penerimaan mahasiswa baru namun juga dalam proses kelulusan, memperoleh gelar akademik, maupun dalam kenaikan pangkat di lingkungan PTN," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf dalam keterangan resminya, Selasa (23/8/2022).
Mengenai hal ini, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) memberikan tanggapannya.
"Saat ini kami masih memonitor situasinya ya. Kami dengarkan dulu pendapatnya," kata Nadiem kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Nadiem mengatakan saat ini Kemendikbudristek masih memonitor pelaksanaan jalur mandiri di setiap PTN. Nadiem juga menyebut pihaknya menampung masukan tersebut.
(nir/lus)
